10 Capim KPK Ikut Uji Makalah di Komisi III

    Whisnu Mardiansyah - 09 September 2019 16:45 WIB
    10 Capim KPK Ikut Uji Makalah di Komisi III
    Ilustrasi KPK. Media Indonesia.
    Jakarta: Uji makalah mengawali tahapan proses uji kepatutan dan kelayakan 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 14 topik ditentukan dalam uji makalah itu.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan para capim harus memilih satu dari 14 topik itu. Tema makalah mencakup kewenangan KPK. Tema yang disiapkan mulai dari penyidikan, SP3, dewan pengawas hingga kondisi umum KPK saat ini.

    "Ada kemajuan enggak? Ada perubahan enggak masyarakat dengan ada lembaga ini? Lalu, apakah calon-calon ini memahami sekian banyak problem?" kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2019.

    Komisi III akan menilai pemahaman capim dari makalah yang mereka buat. Hasil makalah menjadi catatan perbaikan Lembaga Antirasuah di masa depan.

    Sebanyak 14 topik ini dianggap mencerminkan kondisi KPK saat ini. Komisi III menilai masalah itu harus diselesaikan. Makalah ini akan jadi modal awal bagi Komisi III dalam menilai kemampuan 10 capim ini saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

    "14 pertanyaan ini hasil diskusi persoalan-persoalan yang hari ini jadi catatan-catatan bagaimana baik buruk KPK ke depan," ungkap Desmond.

    Sekitar pukul 14.30 WIB, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin memulai waktu pembuatan makalah. Para capim diberi waktu hingga pukul 16.00 WIB. Makalah itu akan dipelajari anggota Komisi III sebelum menguji para capim pada 11-12 September.

    "Tanggal 10 akan kita dalami hasil-hasil dari pansel untuk bahan fit and proper test tanggal 11 dan 12," ucap Azis Syamsuddin.

    Berikut 14 topik yang disiapkan Komisi III DPR:
    1. Perbaikan dan Peningkatan Tata Kelola Organisasi SDM KPK yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, serta Sistem Pengawasan terhadap Akuntabilitas dan Profesionalitas Internal Pegawai KPK.

    2. Penguatan Kebijakan Internal dan Pemanfaatan Sistem Elektronlk dan Teknologi dalam Peningkatan Akuntabilitas di Bidang Penegakan Hukum yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Tata Administrasi yang Baik.

    3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam, Keuangan, dan Surnber Penerimaan Negara lainnya.

    4.Peran KPK dalam Penguatan Aparat Penegak Hukum di Bidang Penegakan Hukum secara Efektif, Sinergls, dan Profesional melalui Kerjasama serta Koordinasi dan Supervisi.

    5. Fokus KPK dalam Penguatan Arah Kebijakan dan lmplementasi Program Anti Korupsl umuk Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara.

    6. Peran KPK dalam Melaksanakan Monitoring dan Percepakan Upaya Reformasi di Sistem Pelayanan Publik dan Penyelenggaran Pemerintah untuk Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.

    7. Penyelesaian Utang Perkara yang Besar dan Menarik Perhatian Masyarakat di KPK secara Menyeluruh dalam Rangka Pengembalian Aset Negara serta Menimbulkan Efek Jera.

    8. lnovasi dan Strategi Pencegahan Korupsi Bersama Seluruh Pihak secara Sinergis dan Efektif dalam menciptakan Reformasi Budaya Koruptif dan Pengenalan Resiko Korupsi di Indonesia.

    9. Efektifitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Sektor Keuangan Negara, Perizinan dan Tata Niaga, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi darl Pendekatan Dampak dan Capaian Target Program Anti Korupsi KPK.

    10. Pola Implementasi Tugas dan Wewenang KPK yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, dan Proporsionalitas.

    11. Penguatan Peran Sektor Swasta dan Korporasi dalam Membantu Penciptaan Budaya dan Pendldikan Antl Korupsl.

    12. Evaluasl Penindakan KPK: Ketergantungan KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Kesulitan Pengungkapan Perkara secara Menyeluruh.

    13. Kewenangan Pemberian SP3 sebagai Bentuk Perwujudan Asas Keseimbangan, Profesionalisme, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum.

    14. Pentingnya Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan dan Etik Seluruh Pegawal Termasuk pada Upaya Paksa dan Penyadapan yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id