KPK Dalami Investigasi BPKP soal Suap Jembatan Bengkinang

    Kautsar Widya Prabowo - 08 November 2019 01:58 WIB
    KPK Dalami Investigasi BPKP soal Suap Jembatan Bengkinang
    Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami audit investagasi
    kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses pendalaman itu dilakukan guna menuntaskan kasus suap pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City Multy Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015-2016.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pendalaman kasus tersebut dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui ada atau tidaknya pemberian dukungan perusahaan saksi yang bersangkutan. Saksi yang dipanggil adalah mantan Kepala Cabang Riau dan Kepri Waskita Karya Sanusi Hasyim, Direktur Utama PT Aluphi Hijau Lumina (AHL) Rafi Yudiansyah, seorang karyawan swasta bernama Lilik Sugijono, serta Engineer PT Risen Engineering Consultant Yulius.

    "Keikutsertaan perusahaan tempatnya bekerja dalam lelang proyek, ada tidaknya intervensi dari perusahaan dalam pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)," ujar Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

    Penyidik juga mendalami aliran dana terkait perkara yang menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Adnan. Ia menyampaikan, keempat saksi tersebut juga didalami mengenai pembangunan proyek jembatan Kampar. 

    KPK menetapkan Adnan dan Ketut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, Tahun Anggaran 2015-2016. Adnan dan Ketut diduga melakukan kongkalikong atau berkolusi dalam proyek yang menelan anggaran Rp117,68 miliar. Negara merugi Rp39,2 miliar.

    Adnan dan Ketut disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



    (HUS, KAH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id