Utang Petambak Bukan Kewajiban Sjamsul Nursalim

    Juven Martua Sitompul - 19 Juli 2019 06:30 WIB
    Utang Petambak Bukan Kewajiban Sjamsul Nursalim
    Pengacara Maqdir Ismail. (Foto: MI/Ramdani)
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tersangka kasus korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Sjamsul Nursalim belum sepenuhnya memenuhi kewajiban membayar sebesar Rp4,58 triliun. Jumlah itu disebut sebagai bagian dari utang Sjamsul kepada negara.

    Namun, pengacara senior Maqdir Ismail, menilai, nilai Rp4,8 triliun tersebut bukan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Sjamsul. Angka tersebut muncul dari kesalahan representasi nilai piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petambak.

    "Utang petani tambak PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM) yang jadi salah satu faktor pengurang kewajiban BNDI sebesar Rp4,8 triliun itu tidak pernah secara tegas dinyatakan sebagai kewajiban Sjamsul Nursalim untuk membayarnya," ujar Maqdir, di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.

    Baca juga: KPK Tagih Salinan Putusan Kasasi Syafruddin

    Maqdir membeberkan terkait utang petambak, keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nomor: KEP.20/M.Ekuin/04/2000, tanggal 27 April 2000 yang ditandatangani oleh Kwik Kian Gie sebagai ketua sudah dilakukan dengan menentukan utang berkelanjutan (sustainable debt) maksimal Rp135 juta per petambak plasma. 

    Totalnya, kata Maqdir, Rp1,34 triliun dari keseluruhan utang petambak sebesar Rp4,8 triliun. Sehingga, utang yang tidak berkelanjutan atau unsustainable debt sebesar Rp3,5 triliun dialihkan dan ditagihkan kepada pemilik atau pemegang saham DCD dan MW. 

    Lebih lanjut, menurut Maqdir, keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Ketua KKSK yang menggantikan Kwik Kian Gie, Rizal Ramli. Berdasarkan Keputusan KSSK Nomor: KEP.02/K.KKSK/03/2001, tanggal 29 Maret 2001, Rizal menyatakan pemberian penghapusan bunga plasma hanya Rp1,1 triliun.

    Kemudian jumlah porsi utang berkelanjutan petambak plasma yang sebelumnya maksimal sebesar Rp135 juta per petambak, menjadi maksimal sebesar Rp100 juta dan memberikan izin kepada BPPN untuk melakukan penghapusan atas selisih jumlah utang.

    Baca juga: KPK Bantu BPK dalam Gugatan Perdata Sjamsul Nursalim

    "Penyelesaian utang DCD pada level perusahaan inti sebesar Rp1,9 triliun dengan menggunakan nilai tukar Rp7.000 per dolar Amerika tidak dialihkan ke pemegang Saham sebagaimana yang telah diputuskan oleh KKSK sebelumnya," jelas Maqdir. 

    Pelepasan kewajiban utang Sjamsul juga dikuatkan dengan surat dan Lampiran Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP.02/K.KKSK/02/2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi utang Perusahaan berdasarkan hasil rapat kebijakan Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 13 Februari 2004. Keputusan tersebut pada intinya menyatakan nilai utang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp100 juta.

    “Berdasarkan keputusan itu utang petambak bukan merupakan kewajiban Sjamsul Nursalim untuk membayarnya. Keliru kalau ada yang menghitung dan menyatakan masih ada kewajiban Sjamsul Nursalim terkait utang petambak kepada negara sebesar Rp 4,58 triliun. Karena utang petambak ini berdasarkan keputusan KKSK bukan sebesar Rp4,8 triliun, tetapi adalah sebesar Rp1,1 triliun dan hak tagihnya sudah dihapuskan," pungkas Maqdir.

    (MEL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id