Polemik TWK, Semua Pihak Diminta Legawa dan Tak Memojokkan Pimpinan KPK

    Juven Martua Sitompul - 21 Juni 2021 21:58 WIB
    Polemik TWK, Semua Pihak Diminta Legawa dan Tak Memojokkan Pimpinan KPK
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI



    Jakarta: Semua pihak diminta menerima hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Polemik TWK KPK seharusnya tak memojokkan pimpinan KPK.

    "Dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos saya pikir harus kita terima bersama. Jangan kemudian kita memojok-mojokkan para petinggi petinggi KPK," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Daud Azhari, dalam acara dialog nasional di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juni 2021.

     



    Dia menilai polemik TWK tidak ada kaitannya dengan pimpinan KPK. Sebab, pelaksanaan TWK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021.

    "Terkait polemik TWK yang dilakukan KPK saya kira memang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pimpinan KPK maupun struktur yang ada di KPK," ucapnya.

    Daud menilai tujuan TWK untuk mengetahui keyakinan dan keterlibatan peserta yang diuji dalam bernegara. Sehingga, para ASN tersebut diharapkan dapat mencintai bangsa dan tanah air Indonesia serta memahami nilai-nilai ideologi Pancasila.

    "ASN itu harus benar-benar mencintai dan memahami nilai-nilai yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, yang perlu kita sadari bersama," kata Daud.

    Dalam kesempatan sama, Ketua Umum PKC PMII DKI Jakarta, Rizki Abdul Rahman Wahid, menyebut polemik tersebut bisa mengganggu kinerja KPK. Dia meminta polemik TWK diakhiri sehingga KPK dapat berkonsentrasi dalam memberantas kasus korupsi.

    "Saya mengajak subtansi daripada tujuan diskusi ini adalah untuk fokus mengawal KPK memberantas kasus-kasus korupsi yang ada di republik Indonesia ini," kata Rizki.

    Baca: BNPT Sebut Tak Semua Profiling Pegawai KPK Rampung

    Dia menyampaikan TWK diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bukan KPK. Rizki berharap masyarakat lebih cerdas sehingga tak termakan isu yang belum tentu kebenarannya.

    "Harapannya adalah mengajak seluruh teman-teman aktivis khususnya untuk lebih cerdas lagi dalam mengambil atau melihat berita-berita yang ada," kata dia.

    Sebelumnya, penyidik KPK Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai yang tak lulus TWK menyambangi Komnas HAM. Mereka juga telah bermanuver ke Dewan Pengawas KPK, Ombudsman, hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

    Novel datang untuk menyerahkan laporan terkait penonaktifan 75 orang pegawai berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Novel datang bersama Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujarnako, serta Penyidik utama KPK Harun Al Rasyid.

    Komnas HAM pun telah memanggil beberapa pihak yang terkait dengan polemik ini. Mulai dari pegawai yang tak lulus TWK, mantan pimpinan KPK hingga pimpinan KPK yang menjabat saat ini.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id