Pemenang Proyek di Banjarnegara Diduga Harus Sesuai Keinginan Bupati

    Candra Yuri Nuralam - 14 September 2021 11:05 WIB
    Pemenang Proyek di Banjarnegara Diduga Harus Sesuai Keinginan Bupati
    Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara, Arif Setyawan. Arif dimintai keterangan terkait dugaan akal bulus Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dalam melakukan rasuah proyek di wilayahnya.

    "Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai paket proyek pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara yang diduga telah ditentukan pemenangnya oleh tersangka BS (Budhi Sarwono)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 September 2021.

     



    Ali tidak memerinci lebih jauh cara Budhi menunjuk perusahaan yang diinginkannya untuk menenangkan proyek. Namun, tindakan Budhi tidak dibenarkan berdasarkan.

    Dugaan akal bulus Budhi itu juga didalami dari Pendamping Desa Jarot Satrio Wibowo. Jarot pernah bekerja di salah satu perusahaan yang memegang proyek yang diduga dimainkan Budhi.

    "Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan keikutsertaan perusahaan tertentu dalam pelaksanaan lelang proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara yang telah diatur oleh tersangka BS (Budhi Sarwono) sebelumnya," ujar Ali.

    Baca: KPK Selisik Cara Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Atur Pemenang Proyek

    Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Total, dia diyakini telah menerima Rp2,1 miliar yang dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta Kedy Afandi yang sekaligus orang kepercayaannya.

    Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

    Lalu, kedua orang itu disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id