Edhy Sebut Izin Ekspor Lobster Urusan Dirjen

    Candra Yuri Nuralam - 21 Januari 2021 20:02 WIB
    Edhy Sebut Izin Ekspor Lobster Urusan Dirjen
    Tersangka kasus suap ekspor benih lobster Edhy Prabowo. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo buka suara terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Edhy menyebut perizinan ekspor urusan direktur jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    "Izin itu tidak keluar jika setiap kedirjenan tidak menyetujui," kata Edhy usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Januari 2021.




    Edhy mengaku tidak tahu-menahu soal urusan perizinan. Pasalnya, hal tersebut diatur dan dikerjakan dirjen yang sudah ditunjuk.

    "Pengadaan ekspor atau izin kelola lobster itu kan sudah ada timnya dan saya enggak ngerti satu-satu," ujar Edhy.

    Edhy menegaskan tidak tahu kasus rasuah yang menjeratnya terkait suap perizinan usaha tambak. Dia membantah terkait rasuah itu.

    "Saya enggak ikut campur itu. Memang ada yang masuk ke meja saya," ucap Edhy.

    (Baca: KPK Dalami Rekening Penampung Korupsi Ekspor Benih Lobster)

    Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

    Penerima dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id