MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Penyiaran dari RCTI dan iNews

    Fachri Audhia Hafiez - 14 Januari 2021 15:27 WIB
    MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Penyiaran dari RCTI dan iNews
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Gugatan ini dilayangkan PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI).

    "Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan melalui akun YouTube MK, Kamis, 14 Januari 2021.


    Menurut hakim, permohonan yang diajukan tidak beralasan menurut hukum. Permohonan itu menyinggung over-the-top (OTT), yakni  layanan media streaming yang ditawarkan langsung kepada pemirsa melalui Internet.

    Hakim menilai konten ini sejatinya telah diatur UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelanggaran dalam masalah ini tak hanya diatur UU ITE, tetapi sejumlah UU yang berkolerasi dengan konten yang disajikan.

    Baca: KPI Minta UU Penyiaran Direvisi

    Pemblokiran konten telah dimungkinkan. Sanksi ini dijatuhkan jika tayangan yang disiarkan patut diduga kuat melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

    "Tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 32 Tahun 2002 sepanjang berkaitan dengan dalil para pemohon," ujar Anwar.

    Penggugat mengajukan uji materi Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Aturan itu berbunyi, "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran".

    Aturan itu hanya mengatur siaran konvensional. Sementara itu, siaran lainnya yang menggunakan jaringan internet seperti YouTube atau Netflix tidak diatur secara tegas.

    iNews dan RCTI merasa dirugikan karena siaran konvensional perlu memenuhi perizinan untuk siaran. Jika melanggar ketentuan, lembaga penyiaran dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara itu, siaran melalui internet tidak perlu memenuhi ketentuan ini.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id