Banyak Perusahaan Tiba-tiba Jadi Pengekspor Benur

    Candra Yuri Nuralam - 03 Maret 2021 17:33 WIB
    Banyak Perusahaan Tiba-tiba Jadi Pengekspor Benur
    Sidang suap ekspor benih lobster di PN Tipikor Jakpus. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Mantan Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Zulficar Muchtar, membeberkan boroknya ekspor benih lobster di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Banyak perusahaan baru tiba-tiba mengekspor benih lobster.

    "Sampai saya mundur tanda tangani 35 perusahaan itu mayoritas perusahaan baru satu sampai tiga bulan (perusahaannya dibentuk)," kata Zulficar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu, 3 Maret 2021.






    Dia mengatakan ada kontraktor yang tiba-tiba berubah jadi pengekspor benih lobster. Dia tidak memerinci nama kontraktor itu.

    Menurut dia, perusahaan yang terlalu dini itu tidak berkompeten mengekspor benih lobster. Pasalnya, kata dia, umur perusahaan masih jauh dari kecukupan waktu minimal budi daya benih lobster.

    "Jadi masih panjang perjalanan, ini makan waktu sampai konsumsi sembilan sampai sepuluh bulan, dan kalau disebut panen berkelanjutan ini panjang di bayangan saya satu tahun, tapi tiba-tiba sudah diajukan untuk ekspor," ujar Zulficar.

    Baca: Edhy Prabowo Minta Perusahaan Ekspor Tak Kompeten Diloloskan

    Zulficar menjadi saksi untuk persidangan terdakwa Suharjito. Suharjito didakwa menyuap Edhy dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur. Suharjito didakwa 'mengguyur' Edhy sekitar Rp2,1 miliar.

    Total uang itu diserahkan Suhartijo dalam dua mata uang berbeda. Sebanyak US$103 ribu (sekitar Rp1.442.664.350, kurs Rp14.038) dan Rp706.055.440.

    Suharjito didakwa dengan dua pasal, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id