SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK Dinilai Tak Berdasar Hukum

    Candra Yuri Nuralam - 16 Mei 2021 19:21 WIB
    SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK Dinilai Tak Berdasar Hukum
    Ilustrasi KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai penonaktifan 75 pegawai usai gagal tes wawasan kebangsaan melanggar hukum. Ketua KPK Firli Bahuri diminta mencabut surat keputusan (SK) terkait pembebas tugasan puluhan pegawai itu.

    "Tidak ada dasar hukum apa pun mengenai adanya penyerahan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Ketua KPK (Firli Bahuri)," kata Yudi di Jakarta, Minggu, 16 Mei 2021.

     



    Yudi menuturkan pegawai Lembaga Antikorupsi berhak menjadi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Peralihan menjadi ASN juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU KPK.

    Dia menyebut dua hal itu tidak menegaskan penonaktifan pegawai. Surat keputusan yang dikeluarkan Firli Bahuri dinilai melanggar hukum.

    "Putusan MK (menyebut) bahwa peralihan status dari pegawai KPK menjadi ASN itu tidak boleh merugikan pegawai KPK apa pun itu bentuknya," tegas Yudi.

    (Baca: Nonaktifkan Pegawai, Pimpinan KPK Diminta Memahami Putusan MK)

    Yudi mengatakan penonaktifan bukan hanya merugikan para pegawai. Masyarakat Indonesia juga dirugikan.

    "Karena hal ini sangat merugikan bukan hanya pegawai KPK tetapi juga masyarakat Indonesia yang rindu akan upaya-upaya pemberantasan korupsi di negeri ini," ujar Yudi.

    Yudi meminta pimpinan KPK mematuhi hukum yang berlaku. Dia menuntut surat keputusan penonaktifan segera dicabut.

    "Kami beranggapan bahwa SK tersebut tidak ada dasar hukumnya dan Ketua KPK (Firli Bahuri) sebagai ketua dan pimpinan lembaga penegak hukum tentu harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia," tegas Yudi.

    Sementara itu, KPK membeberkan alasan menonaktifkan 75 pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan. Langkah itu diambil untuk menghindari hubungan keterlibatan hukum.

    "Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 Mei 2021.

    Pegawai KPK mesti berstatus ASN berdasarkan aturan yang berlaku. Lembaga Antikorupsi memilih menonaktifkan ke-75 pegawai itu demi mencegah masalah hukum dalam penanganan perkara. Sebab, pegawai itu bukan ASN karena gagal tes wawasan kebangsaan.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id