Deretan Terdakwa Korupsi Bikin Keok KPK di Pengadilan

    Fachri Audhia Hafiez - 18 Juni 2020 12:31 WIB
    Deretan Terdakwa Korupsi Bikin Keok KPK di Pengadilan
    Eks Dirut PLN Sofyan Basir. MI/Bary Fathahilah
    Jakarta: Penolakan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap vonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir, memperpanjang catatan terdakwa kasus korupsi yang menghirup udara bebas. Sedikitnya, empat terdakwa dinyatakan lepas dari jeratan hukum di pengadilan.

    Tiga terdakwa termasuk Sofyan Basir divonis bebas di pengadilan tingkat pertama. Sedangkan Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa perkara dugaan korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), divonis lepas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

    Medcom.id menghimpun deretan nama terdakwa korupsi yang membuat KPK keok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun di pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi.

    Deretan Terdakwa Korupsi Bikin Keok KPK di Pengadilan
    Syafrudin Arsyad Tumenggung. Antara/Sigid Kurniawan
     

    1. Syafruddin Arsyad Temenggung

    MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Syafruddin, 9 Juli 2019. Majelis hakim kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara serta denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan terhadap Syafruddin.

    Majelis Hakim Agung yang memutus melepaskan terdakwa Syafruddin dari segala tuntutan hukum, yakni Hakim Ketua Salman Luthan. Kemudian hakim anggota I, Syamsul Rakan Chaniago dan hakim anggota II, M Askin.

    Baca: Syafruddin Temenggung Bebas, KPK Pastikan Terus Usut Kasus BLBI

    Putusan ini membuat rekor tak terkalahkan KPK di MA kandas. Upaya KPK pengungkapan dugaan kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun lagi-lagi menemui jalan terjal.

    KPK mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk menguji apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) Syamsul Rakan Chaniago. KPK menilai Syamsul telah melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara.

    Pasalnya, sebelum kasasi diputus, Syamsul sempat berkomunikasi dan bertemu Ahmad Yani yang merupakan penasihat hukum Syafruddin. Syamsul merupakan salah satu anggota yang berpendapat bahwa perbuatan Syafruddin merupakan ranah perdata.

    Deretan Terdakwa Korupsi Bikin Keok KPK di Pengadilan
    Sofyan Basir. MI/Susanto

    2. Sofyan Basir

    Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir terbebas dari belenggu kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hariono, menyatakan Sofyan bebas dari tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Ini pertama kalinya terdakwa korupsi kelas kakap yang ditangani KPK dinyatakan bebas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Informasi yang dihimpun, dua terpidana korupsi yang dinyatakan bebas di pengadilan tingkat pertama yakni, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dan eks Bupati Rokan Hulu Suparman.

    Baca: Sofyan Basir Sah Bebas

    Mochtar divonis bebas dari Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Sedangkan Suparman dinyatakan tak bersalah di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau.

    Majelis hakim berpendapat Sofyan terbukti tak mengetahui uang Rp4,75 miliar yang diberikan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Eni dan Kotjo di persidangan.

    Sofyan juga terbukti tak mengetahui pemberian fee agent 2,5 persen dari total nilai proyek US$900 juta itu. Fakta ini serupa pula dengan keterangan Eni dan Kotjo saat persidangan.

    Jaksa KPK kemudian mengajukan kasasi atas vonis bebas Sofyan. Majelis Hakim Kasasi menilai alasan kasasi jaksa merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian.

    Sehingga permohonan kasasi harus ditolak. Berdasarkan keputusan sidang pada Rabu, 17 Juni 2020, vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Sofyan Basir berkekuatan hukum tetap.

    Deretan Terdakwa Korupsi Bikin Keok KPK di Pengadilan
    Suparman. Antara Foto

    3. Suparman

    Ketuk palu vonis bebas juga diberikan hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, kepada mantan Bupati Rokan Hulu Suparman, Kamis, 23 Februari 2017. Vonis itu membuatnya lepas dari tuntutan 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

    Suparman sedianya terjerat kasus suap pembahasan APBD Riau Tahun Anggaran 2014. Namun, hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menganggap dakwaan dari JPU KPK tak terbukti di persidangan. Mendengarkan putusan itu, Suparman pun bersujud syukur.

    Kebahagiaan politikus Golkar itu tak berlangsung lama. Rabu, 8 November 2017, Hakim Agung MS Lumme, Krisna Harahap, dan Artidjo Alkostar, memvonisnya bersalah di tingkat kasasi. Dia dihukum 4,5 tahun penjara serta denda Rp200 juta.

    Baca: KY Dalami Vonis Bebas Bupati Rokan Hulu

    Deretan Terdakwa Korupsi Bikin Keok KPK di Pengadilan
    Mochtar Mohammad. MI/Susanto

    4. Mochtar Mohamad

    Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad mendapatkan vonis bebas dari Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Oktober 2011. Majelis Hakim yang dipimpin Azharyadi Pria Kusuma menilai Mochtar tak bersalah.

    Mochtar diduga terlibat dalam tiga kasus. Dia tersangkut kasus penyuapan agar Kota Bekasi mendapatkan penghargaan adipura pada 2010, penyuapan dalam pengesahan APBD, dan dugaan penyalahgunaan dana APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 untuk keperluan pribadi.

    Mochtar dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Namun, tuntutan itu tak diindahkan Pengadilan Tipikor Bandung yang memberikan vonis bebas.

    Putusan kontroversial itu membuat MA memanggil hakim yang memutuskan perkara Mochtar. Di sisi lain, Lembaga Antikorupsi memutuskan melawan vonis Pengadilan Tipikor Bandung dengan mengajukan kasasi.

    Di tingkat kasasi, MA memutuskan membatalkan vonis Pengadilan Tipikor Bandung. Putusan itu dijatuhkan Ketua Majelis Hakim Djoko Sarwoko bersama hakim anggota Krisna Harahap dan Leo Hutagalung.

    "Terdakwa Mochtar Mohamad terbukti sah melakukan korupsi bersama-sama dan berjemaah untuk kemudian menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun penjara denda Rp300 juta pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp639 juta," kata juru bicara MA Ridwan Mansyur, Rabu, 7 Maret 2012.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id