Hitam Putih Pemulangan WNI Eks ISIS

    Yogi Bayu Aji - 05 Februari 2020 17:55 WIB
    Hitam Putih Pemulangan WNI Eks ISIS
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Pemerintah mengkaji rencana pemulangan 660 warga negara Indonesia (WNI) dari Timur Tengah. Tim sudah dibentuk membahas nasib eks pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tersebut.
     
    "Kalau tidak dipulangkan alasannya apa, risikonya apa. Kalau dipulangkan alasannya apa, proses deradikalisasinya bagaimana," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2020.

    Tim dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Suhardi Alius. Kelompok ini akan membuat draf pemulangan WNI eks ISIS.
     
    WNI di daerah konflik di Timur Tengah didominasi kaum rentan, seperti anak-anak dan perempuan. Sebanyak 47 orang dicatat ditahan di Irak, Suriah dan Turki.

    Suhardi menyebut pemerintah Indonesia punya pengalaman memulangkan warga negara Indonesia bekas pasukan ekstremis pada 2017. Saat itu, mereka menjalani program deradikalisasi selama satu bulan.

    "Nah ke depan kami lihat bagaimana dengan adanya UU Terorisme baru (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) ini. Itu yang sedang kami diskusikan saat ini," ujar dia.
     
    Eks Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu mengakui masalah WNI eks terorisme sangat pelik. Namun, beberapa negara memang sudah menarik warganya dari Suriah.
     
    “Jerman sudah memulangkan 100 orang lebih, Malaysia sudah tujuh orang, Australia ada sembilan orang dan sebagainya,” kata dia.

    Di sisi lain, wacana ini mendapatkan respons dingin. Pasalnya, WNI sudah berbaiat kepada ISIS. Pemerintah diminta membahas masalah ini dengan matang mempertimbangkan beragam hal.

    1. Bukan sekadar masalah kemanusiaan

    Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai NasDem Willy Aditya meminta wacana pemulangan eks kombatan ISIS ke Indonesia dikaji serius. Pasalnya, ada faktor keamanan yang lebih penting dari masalah kemanusiaan.
     
    “Dalih kemanusiaan untuk memulangkan eks-ISIS harus benar-benar diimbangi dengan kepentingan pertahanan dan perlindungan warga negara yang lebih luas. Enggak bisa kita korbankan lebih banyak warga Indonesia demi mendapat label kemanusiaan dari 600 eks ISIS,” kata Willy, Senin, 3 Februari 2020.
     
    Menurut dia, pemerintah perlu memperhitungkan mereka yang tergabung dengan kelompok jaringan teroris global. Indonesia tak boleh justru dianggap sebagai negara penampung teroris.

    “Kita tidak menganut dwi kewarganegaraan. Jadi kalau mantan ISIS itu sudah membakar paspor Indonesianya, mereka adalah para pencari suaka. Perlakukan mereka selayaknya pencari suaka,” tegas dia.

    Hitam Putih Pemulangan WNI Eks ISIS
    Pesantren deradikalisasi di Sumut yang dikelola mantan teroris Khorul Ghazali. Foto: MI/Puji Santoso

    2. Cabut paspor

    Efek jera dianggap perlu diberikan kepada para WNI eks ISIS. Salah satunya dengan mencabut paspor mereka.

    "Nanti urusan belakangan kalau dia ingin kembali lagi (jadi WNI)," kata Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Jimly Asshiddiqie, Selasa, 5 Februari 2020.
     
    Menurut dia, untuk menjadi WNI, mereka harus mengikuti berbagai tes dan pernyataan untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Deradikalisasi ketat juga harus diberikan bagi WNI eks ISIS yang kembali ke Tanah Air.

    "Memang sebaiknya kalau terbukti mereka itu ikut perang untuk pasukan perang negara lain, itu sudah memenuhi syarat untuk dicabut paspornya," kata Jimly.

    3. Harus disadarkan

    WNI eks ISIS perlu disadarkan sebelum dibiarkan berbaur dengan masyarakat di Indonesia. Mereka tak boleh dibiarkan menyebarkan virus radikal begitu kembali ke Tanah Air.

    "Harus mempunyai program penanganan deradikalisasi eks ISIS ini, apa mekanismenya silakan mereka (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT) lebih tahu," kata Ketua Komisi III Herman Herry di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

    Herman meminta pemerintah menjelaskan secara gamblang rencana pemulangan WNI ini. Mekanisme evakuasi mereka harus ditangani secara profesional.

    Menurut dia, tidak dipungkiri sedikit banyak WNI itu mendapatkan pemahaman dari ISIS. Pasalnya, mereka menyandang status bekas pengikut pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi, yang telah wafat.

    "Jangan sampai mereka kembali diterima bulat-bulat langsung dikembalikan ke masyarakat dan membuat persoalan baru," jelas Herman.

    Hitam Putih Pemulangan WNI Eks ISIS
    Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Theofilius Ifan Sucipto

    4. Diputus Mei 2020

    Mahfud MD menyebut keputusan memulangkan atau tidak WNI eks ISIS dikeluarkan antara Mei dan Juni 2020. Rencana pemulangan bakal dibahas dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada April lalu hasil kajiannya diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
     
    "Masih membahas soal itu," jelas Mahfud.
     
    Menteri Agama Fachrul Razi menyebut ada banyak yang harus dipertimbangkan sebelum memulangkan para WNI ini. Salah satu yang memberatkan yakni mereka yang dianggap menghina negara dengan menyobek paspor. 

    "Kita lihat alasan kemanusiaan, mungkin keamanan, alasan ketersinggungan. Saya kira banyak aspek (yang dicermati)," kata dia.

    Presiden Joko Widodo secara pribadi tak mau WNI eks ISIS dipulangkan ke Tanah Air. Namun, dia tak bisa memutuskan secara sepihak. 

    Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.





    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id