Berkas Perkara Djoko Tjandra di Kejagung dan Bareskrim Digabung

    Siti Yona Hukmana - 16 September 2020 00:09 WIB
    Berkas Perkara Djoko Tjandra di Kejagung dan Bareskrim Digabung
    Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra ditunjukkan kepada media saat konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020. Foto: Antara/Muhammad Adimaja
    Jakarta: Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelesaikan berkas perkara dugaan suap dari terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra dengan tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari. Penyidik mulai fokus menyelesaikan berkas tersangka Djoko Tjandra. 

    "Konsentrasi mungkin penggabungan dengan berkas polisi," kata Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 15 September 2020. 

    Kejagung menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka pemberi suap kepada jaksa Pinangki dalam pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Fatwa itu disiapkan untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejagung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. 

    Djoko diduga memberikan US$500 ribu atau setara Rp7 miliar kepada jaksa Pinangki. Uang itu disebut sebagai uang muka pengurusan fatwa MA. Dia memberikan uang suap itu melalui adik iparnya, Herijanto. Herijanto kemudian memberikan kepada tersangka Andi Irfan Jaya untuk diserahkan ke jaksa Pinangki. 

    Djoko Tjandra disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor atau Pasal 13 UU Tipikor. 

    Di sisi lain, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangani dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Kasus ini menyeret mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Prasetyo Utomo.

    Baca: Jaksa Pinangki Dikirim ke Kejati DKI

    Bareskrim Polri belum mau membeberkan jumlah uang haram yang diduga diterima dua jenderal polisi tersebut. Dalam kasus ini, Djoko Tjandra disebut memberi suap bersama pengusaha Tommy Sumardi. 

    Djoko Tjandra dikenakan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Eks buron kelas kakap itu terancam lima tahun penjara dalam perkara ini.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id