Nota Pembelaan Rizieq Ditolak, Sidang Perkara RS Ummi Dilanjutkan

    Siti Yona Hukmana - 08 April 2021 09:58 WIB
    Nota Pembelaan Rizieq Ditolak, Sidang Perkara RS Ummi Dilanjutkan
    Muhammad Rizieq Shihab. MI/Ramdani.



    Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Muhammad Rizieq Shihab cs dalam perkara berita bohong dan penanggulangan wabah penyakit menular di RS Ummi, Bogor, Jawa Barat. Penolakan itu dibacakan dalam agenda pembacaan putusan sela yang digelar Rabu, 7 April 2021.

    "Menolak untuk seluruhnya nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 April 2021.






    Majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara pidana nomor: 225/Pid.sus/2021/PN.Jaktim atas nama terdakwa Muhammad Rizieq Shihab, nomor 224/Pid.sus/2021/PN.Jaktim atas nama Muhammad Hanif Alatas, dan nomor 223/Pid.sus/2021/PN.Jaktim atas nama dr. Andi Tatat.

    Menurut Leonard, hakim juga menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada 4 Maret 2021 telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Jaksa penuntut umum diperintahkan melanjutkan pemeriksaan.

    Selanjutnya, sidang akan digelar pada Rabu, 14 April 2021, dengan agenda pemeriksaan saksi. "Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi ke persidangan," kata Leonard.

    Baca: Jaksa: Sikap dan Ucapan Rizieq Bertentangan dengan Revolusi Akhlak

    Penghalangan penanganan wabah penyakit menular di Rumah Sakit (RS) Ummi Bogor, Jawa Barat, itu terjadi pada 27 November 2020. Rizieq berbohong tidak terkena virus korona. Kebohongan itu juga dilakukan Hanif Alatas dan dr. Andi Tatat. Keduanya membantu Rizieq menutup-nutupi fakta tersebut kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Bogor, Jawa Barat.  

    Ketiganya didakwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 216 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 56 KUHP.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id