Edhy Prabowo Diduga Kantongi Rp4,8 Miliar Terkait Eskpor Benih Lobster

    Fachri Audhia Hafiez - 26 November 2020 02:22 WIB
    Edhy Prabowo Diduga Kantongi Rp4,8 Miliar Terkait Eskpor Benih Lobster
    Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango (tengah) saat penetapan tersangka kasus ekspor benih lobster/Medcom.id/Fachri.
    Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait perizinan tambak, usaha, dan pengelolaan komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dia diduga menerima uang Rp4,8 miliar secara bertahap.

    Kasus ini bermula ketika Edhy membuat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada 14 Mei 2020. Edhy kemudian menunjuk dua Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta dan Safri.

    "Andreau sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) sedangkan Safri wakilnya. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur atau benih lobster," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 25 November 2020.

    Baca: KPK Tetapkan 7 Tersangka Kasus Ekspor Benih Lobster

    Pada Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito bertemu Safri untuk membahas biaya angkut benih lobster. Suharjito bersedia melakukan ekspor dengan syarat hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui forwarder PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 

    Syarat Suharjito merupakan kesepakatan seseorang bernama Amiril Mukminin dengan Andreau dan pengurus PT ACK Siswadi. Dalam kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga mentransfer sejumlah Rp731.573.564 ke rekening PT ACK.

    Selanjutnya PT DPP atas arahan Edhy melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster. Perusahaan itu telah melakukan 10 kali pengiriman benih lobster menggunakan jasa perusahaan PT ACK.

    Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri atas Amri dan Ahmad Bahtiar. Uang di rekening PT ACK diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster dan ditarik masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar. Totalnya mencapai Rp9,8 miliar.

    Pada 5 November 2020, diduga terdapat pengiriman uang Rp3,4 miliar dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama istri Staf Menteri KP Ainul Faqih (AF). Uang tersebut diperuntukkan bagi keperluan Edhy serta beberapa orang lain.

    "Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, EP (Ehdy Prabowo) juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$100 ribu (sekitar Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dari Suharjito melalui Safri dan Amril Mukminin," ucap Nawawi.

    Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima rasuah bersama lima orang lainnya. Mereka adalah Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, dan pengurus PT ACK Siswadi. Kemudian istri Staf Menteri KP Ainul Faqih dan Amiril Mukminin.
     
    Sementara itu,seorang tersangka ditetapkan sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy ditangkap di Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Depok, Jawa Barat pada Rabu, 25 November 2020 dini hari.
     
    Edhy disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id