KPK Belum Terima Salinan Putusan Bebas Penyuap Annas Maamun

    Antara - 17 September 2020 03:00 WIB
    KPK Belum Terima Salinan Putusan Bebas Penyuap Annas Maamun
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Maret 2020. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima salinan putusan terhadap Legal Manager PT Duta Palma Suheri Terta. Terdakwa dugaan suap izin pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014 itu divonis bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

    "Hari ini tepat seminggu majelis hakim membacakan putusan, namun sangat disayangkan sampai dengan saat ini JPU (jaksa penuntut umum) KPK belum menerima salinan putusannya untuk dipelajari lebih lanjut," ucap pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 16 September 2020.

    Menurut dia, JPU KPK pada pekan depan menentukan sikap untuk mengambil langkah hukum berikutnya atas vonis bebas Suheri tersebut. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK punya waktu 14 hari setelah putusan dibacakan untuk menyatakan sikap.

    Vois bebas dijatuhkan pada Rabu, 9 September 2020. Dalam perkara ini, JPU KPK telah menuntut Suheri dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan. Suheri didakwa dengan dakwaan alternatif. 

    Dakwaan pertama terkait Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Pada 29 April 2019, KPK mengumumkan Suheri bersama korporasi PT Palma Satu dan pemilik PT Darmex Group dan PT Duta Palma, Surya Darmadi, menjadi tersangka. Para tersangka diduga menyuap Rp3 miliar mantan Gubernur Riau Annas Maamun terkait revisi alih fungsi hutan kepada Kementerian Kehutanan.

    PT Palma Satu tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki PT Darmex Agro. Surya sebagai beneficial owner PT Palma Satu bersama-sama Suheri Terta mengurus perizinan terkait lahan perkebunan Duta Palma Gorup dan PT Palma Satu.

    Surya dan PT Palma Satu diduga mendapatkan keuntungan dari kejahatan ini. Alhasil, pertanggungjawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan, dilakukan terhadap korporasi.

    Baca: KPK Segera Bersikap Atas Vonis Bebas Penyuap Annas Maamun

    Perkara itu pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 September 2014. Dalam kegiatan itu, KPK menyita uang Rp2 miliar dalam bentuk Rp500 juta dan SG$156 ribu.

    Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka dalam OTT ini. Mereka yakni Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau Gulat Medali Emas Manurung.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id