Kejagung Siap Buka Pemblokiran Rekening Tak Terkait Jiwasraya

    Cindy - 13 Februari 2020 22:36 WIB
    Kejagung Siap Buka Pemblokiran Rekening Tak Terkait Jiwasraya
    Ilustrasi. MI/Ramdani
    Jakarta: Kejaksaan Agung mempersilakan pemilik rekening mengajukan surat keberatan yang tidak terkait dengan kasus Jiwasraya. Total saat ini ada 800 rekening yang diblokir Kejaksaan Agung.

    "Kalau memang rekening tersebut tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), silakan mengajukan pembukaan blokir," kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiono di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2020. 

    Sejauh ini ada tujuh pihak swasta yang mengajukan keberatan pemblokiran rekening. Penyidik Kejaksaan Agung masih meneliti berkas pengajuan pembukaan blokir dari ketujuh pihak itu. Apabila terbukti tak berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), rekening akan dibuka. 

    "Penyidik akan meneliti apakah pemilik rekening itu memang murni melakukan transaksi jual beli saham dan tidak berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sedang disidik tentu akan kita buka," terang Hari. 

    Penyidik membutuhkan waktu memilah rekening-rekening yang tak berkaitan dengan kasus Jiwasraya. Mereka yang keberatan diminta menunggu hasil penyidikan.

    "Ada yang keberatan dicek dulu karena rekening efek bisa tiap hari bergerak. Mohon waktu," tutup Hari. 

    Kejagung Siap Buka Pemblokiran Rekening Tak Terkait Jiwasraya
    Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono. Foto: Medcom/Cindy

    Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka yakni Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
     
    Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
     
    Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


     



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id