Dokumen di Rumah Adik Ipar Nurhadi Disita

    Candra Yuri Nuralam - 27 Februari 2020 13:11 WIB
    Dokumen di Rumah Adik Ipar Nurhadi Disita
    Penyidik KPK. Foto: MI/Panca Syurkani
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa dokumen dari rumah adik ipar mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman, Rahmat Santoso, di Surabaya, Jawa Timur. Nurhadi tidak ditemukan dalam penggeledahan itu.

    "(KPK) menemukan sejumlah dokumen yang terkait perkara dan juga alat elektronik," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.

    Ali enggan membeberkan hasil temuan lainnya. Dia berjanji memberikan informasi terkait pencarian Nurhadi setelah tim rampung bekerja.

    "Nanti saya update infonya," ujar Ali.

    KPK sempat tak mendapatkan apa pun saat menggeledah rumah mertua Nurhadi di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu,26 Februari 2020. Lembaga Antirasuah keluar dengan tangan hampa.

    Dari Tulungagung, KPK langsung bergerak ke Surabaya. KPK mendatangi beberapa tempat. Salah satunya, Kantor Hukum Rahmat Santoso and Partner, milik adik dari istri Nurhadi, Tin Zuraida.

    Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

    Dokumen di Rumah Adik Ipar Nurhadi Disita
    Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto

    Baca: Istri dan Anak Nurhadi Dipanggil KPK

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar selama Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.
     
    Sebagai penerima, Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id