Peleburan Lembaga Iptek ke BRIN Digugat ke MK

    Fachri Audhia Hafiez - 21 September 2021 16:09 WIB
    Peleburan Lembaga Iptek ke BRIN Digugat ke MK
    Sidang uji materi soal peleburan BRIN. Medcom.id/Youtube Mahkamah Konstitusi



    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Pasal digugat lantaran berkaitan dengan peleburan lembaga penelitian dan pengembangan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Pada persidangan pendahuluan itu majelis hakim MK memberi sejumlah catatan kepada pemohon untuk menyempurnakan permohonan. Penyempurnaan sebelum perkara nomor 46/PUU-XIX/2021 itu masuk ke agenda pemeriksaan atau pembuktian.

     



    "Pada intinya mengenai objek yang dimohonkan pengujian itu harus clear jangan sampai nanti dibilang kabur lagi kan enggak enak juga," kata Ketua Majelis Hakim MK Enny Nurbaningsih saat persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 21 September 2021.

    Enny menerangkan pemohon mesti mempertegas pasal yang dipersoalkan ialah Pasal 48. Sebab, pasal tersebut telah diubah ke Pasal 121 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    "Jangan seolah-olah nanti yang dibaca ini Pasal 48 berubah jadi Pasal 121, itu hanya tempat meletakkan perubahannya ada pada Pasal 121," ujar Enny.

    Selain itu, pemohon juga diminta memperjelas identitas. Jika perlu, kata Enny, dilampirkan surat keterangan sebagai peneliti.

    Majelis juga mendorong penyertaan komparasi lembaga serupa BRIN di negara lain. Komparasi untuk dijadikan referensi.

    "Ada enggak kelembagaan yang menyatu atapkan misalnya, semua fungsi-fungsi terkait dengan riset dalam satu tempat, itu bisa dijadikan sebagai referensi," ujar Enny.

    Perkara nomor 46/PUU-XIX/2021 diajukan oleh dua orang. Peneliti madya sekaligus aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Hukum dan HAM Eko Noer Kristiyanto dan anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Heru Susetyo.

    Keduanya menguji kata 'terintegrasi' pada Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2019. Pasal itu berbunyi "Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional".

    Kuasa hukum pemohon, Wasis Susetio, mengatakan 'terintegrasi' dimaknai oleh pemerintah sebagai pembubaran dan diikuti peleburan. Padahal, kata dia, makna 'terintegrasi' sudah dikunci di penjelasan Pasal 48 (1) yakni "mengarahkan dan menyinergikan".

    "Di UU Sisnas Iptek sama sekali tak ada mandat peleburan. Buktinya, dari original intent tidak ditemukan mandat peleburan lembaga," ujar Wasis.

    Dia mengeklaim banyak kalangan ilmuwan senior dan peneliti menganggap hal itu sebagai langkah spekulatif. Selain itu, berpotensi memundurkan iptek nasional.

    "Karena seluruh Lembaga Pemerintah Nonkementerian, litbang kementerian atau lembaga, bahkan litbang di daerah seluruhnya dijadikan satu dalam wadah organisasi hirarkis-birokratis yang super tambun dan memiliki kewenangan superbody, yakni BRIN," ujar Wasis.

    Baca: Peleburan Litbangjirap Dinilai Hilangkan Esensi Riset dan Inovasi
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id