Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara Patok Fee 15% dari Proyek Irigasi

    Candra Yuri Nuralam - 16 September 2021 21:33 WIB
    Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara Patok <i>Fee</i> 15% dari Proyek Irigasi
    Penyidik KPK memamerkan barang bukti dari OTT di Kalsel, Kamis, 16 September 2021. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (Plt Kadis PUPRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Kalsel), Maliki, menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa 2021-2022. Maliki diduga mematok commitment fee 15 persen dari nilai proyek.

    "MK (Maliki) diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang kepada MRH (Direktur CV Hanamas Marhaini) dan FH (Direktur CV Kalpataru Fachriadi)," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 16 September 2021.

     



    Menurut dia, ada dua proyek yang diduga dimainkan Maliki. Proyek itu ialah rehabilitasi jaringan irigasi Desa Kayakah senilai Rp1,9 miliar serta rehabilitasi jaringan irigasi Desa Karias Dalam senilai Rp1,5 miliar.

    Baca: 3 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka dalam OTT di Kalsel

    Maliki, yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalsel, diduga mengatur pemenang proyek. Sedianya, ada banyak perusahaan yang lebih mumpuni untuk ikut lelang proyek itu.

    Perusahaan Marhaini dan Fachriadi yang sudah memenangkan proyek harus langsung membayar fee yang ditetapkan Maliki. Setidaknya, Maliki telah menerima uang dua kali dari kedua tersangka penyuap itu melalui ajudannya.

    "Sejumlah Rp170 juta dan Rp175 juta dalam bentuk tunai," ujar Alex.

    Mahriadi dan Fachriadi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 65 KUHP.

    Maliku disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal Pasal 64 KUHP juncto Pasal 65 KUHP.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id