Pemanggilan Pimpinan KPK oleh Komnas HAM Dipertanyakan

    Medcom - 10 Juni 2021 09:11 WIB
    Pemanggilan Pimpinan KPK oleh Komnas HAM Dipertanyakan
    Pakar hukum Yenti Garnasih (kiri). Foto: MI/M Irfan



    Jakarta: Langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) dipertanyakan. Pakar Hukum Yenti Garnasih mengaku heran dengan pemanggilan tersebut.

    "Saya juga tidak tahu, kenapa sih begitu? Apa sih kaitannya Komnas HAM. Harusnya kan berkaitan dengan apa yang dilakukan seseorang atau lembaga lain yang melanggar HAM. Nah, ini apa dong? Ketua KPK melanggar HAM-nya di mana?" ujar Yenti Garnasih, melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 10 Juni 2021.

     



    Terlebih, TWK merupakan produk dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kemudian, kata dia, BKN memiliki tim dalam merumuskan pertanyaan tes tersebut. "Kalau menurut saya, apa urgensinya memanggil? Apalagi Pak Firli itu kan sedang bekerja, kok bolak-balik dipanggil?" ujar dia.

    Yenti menilai sudah tepat Firli tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. "Benarlah tidak usah datang. Pak Firli melanggar HAM yang mana? Mau ditanya apa ke Pak Firli? Kan harusnya berkaitan. Misal policy, di dalam policy itu ada pelanggaran HAM. Pak Firli tidak mengeluarkan policy apa-apa," kata Yenti.

    Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan pimpinan KPK merupakan amanat dari UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kalau TWK dianggap melanggar HAM, Komnas HAM seharusnya memanggil si pembuat undang-undang. Itu pun kalau memang ada konten yang dianggap melanggar HAM.

    Sehingga, dia menilai Komnas HAM tidak tepat memanggil Firli Bahuri jika mempermasalahkan Undang-undang tersebut. "Kalau itu mau dipermasalahkan, yang dipanggil bukan Firli, yang dipanggil ya DPR dan pemerintah yang waktu itu membuat UU KPK. Kalau berkaitan dengan apa yang dipertanyakan di dalam tes-tes itu, itu yang dipanggil BKN," tuturnya.

    Baca: Komnas HAM Ngotot Panggil Pimpinan KPK Pekan Depan

    Dia mengingatkan bahwa BKN memiliki standardisasi dalam tes. Komnas HAM tidak bisa langsung menduga ada pelanggaran dalam TWK. 

    "Penguji itu kan punya sertifikasi, enggak boleh dong diinterupsi seperti itu. Coba Komnas HAM melihat sendiri, berkaitan dengan apa Firli dipanggil? Pelanggaran HAM apa yang dilakukan Firli?" jelasnya.

    Yenti khawatir segala sesuatu dipolitisasi. Menurut dia, ruang politik ada di DPR, saat undang-undang dibuat. 

    Seharusnya, kata dia, nuansa politik sudah berakhir. Saat undang-undang diimplementasikan, jangan ada lagi sentuhan politik. Komnas HAM, organisasi yang selama ini dikenal independen harus bisa melepaskan diri dari nuansa politik.

    "Ya, kalau independen seharusnya tidak boleh sampai menimbulkan praduga mereka berpolitik. Jangan juga malah tambah gaduh. Menurut saya benar Firli tidak perlu datang, tidak jelas kok," kata Yenti.

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id