Freddy Lumban Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp1,08 Miliar

    Fachri Audhia Hafiez - 22 November 2019 10:46 WIB
    Freddy Lumban Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp1,08 Miliar
    Terdakwa korupsi alat kesehatan (alkes) Freddy Lumban Tobing. ANT/Puspa Perwitasari
    Jakarta: Terdakwa korupsi alat kesehatan (alkes) Freddy Lumban Tobing terancam membayar ganti rugi Rp1,08 miliar. Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang (CPC) itu dinilai terbukti merugikan negara Rp10,86 miliar. 

    "Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran sisa uang pengganti yang belum dikembalikan ke negara," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.

    Freddy baru mengembalikan hasil kejahatan korupsinya Rp9,77 miliar.
    Hukuman itu harus dibayarkan Freedy satu bulan setelah putusan kekuatan hukum tetap atau inkrah. Harta benda Freddy akan disita oleh jaksa dan dilelang buat menutupi uang pengganti

    "Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara satu tahun," ujar Jaksa Ronald.

    Freddy dituntut dua tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Hukuman Freddy diberatkan lantaran tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Sedangkan hal yang meringankan, ia bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum.

    Perbuatan rasuah itu dilakukan Freddy dalam pengadaan Reagents dan Consumables penanganan virus flu burung dari DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medis Kemenkes.

    Freddy bersama Ratna Dewi Umar, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari dan Direktur Trading PT Kimia Farma Trading Distribution (KFTD) Tatat Rahmita mengatur proses pengadaan Reagents dan Consumables. Padahal, pengaturan itu agar KTFD yang sebelumnya sepakat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada PT CPC ditetapkan menjadi penyedia barang dan jasa dengan cara memengaruhi panitia pengadaan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

    HPS disesuaikan dengan spesifikasi teknis barang, daftar barang dan jumlah barang berdasarkan data yang berasal dari PT CPC. Namun spesifikasi mengarah pada merek atau produk perusahaan tertentu sesuai keinginan PT CPC.

    Freddy didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.




    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id