Pembahasan RKUHP Butuh Pendekatan Baru

    Husen Miftahudin - 17 November 2019 18:17 WIB
    Pembahasan RKUHP Butuh Pendekatan Baru
    Diskusi 'RKUHP: Periode Baru Bahas dengan Pendekatan Baru' di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 17 November 2019. Foto: Medcom.id/ Husei Miftahuddin
    Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara STHI Jentera, Bivitri Susanti menilai pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) butuh pendekatan baru. Apalagi DPR hanya akan mengadakan sosialisasi penjelasan terhadap 14 pasal yang diklaim pemerintah bermasalah.

    Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perubahan RKUHP harus dibahas bersama pemerintah dan DPR secara terbuka. Pembahasannya pun tidak boleh hanya 14 pasal yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

    "Presiden berkali-kali menyatakan memiliki perhatian besar terhadap investasi dan pembangunan manusia, RKUHP banyak memuat masalah yang juga akan bedampak buruk pada investasi dan pembangunan manusia," ujar Bivitri dalam diskusi 'RKUHP: Periode Baru Bahas dengan Pendekatan Baru' di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 17 November 2019.

    Selain transparan, pembahasan RKUHP juga harus partisipatif oleh semua pemangku kepentingan. "Jadi bukan hanya ahli (saja yang diundang bahas undang-undang), karena ahli saja tidak cukup. Pihak yang terkena dampak itu yang harus didengar karena mereka yang bisa mengukur, mereka juga lebih tahu konkretnya seperti apa. Itu yang harus diundang," tegas Bivitri.

    Bivitri dengan lugas menyatakan RKUHP harus segera disahkan. Namun, pendekatan pembahasannya harus diubah. Hal ini untuk mendorong reformasi regulasi sesuai amanat Presiden Joko Widodo yang mengedepankan kualitas bukan kuantitas peraturan perundang-undangan.

    "Jadi kualitas pembahasan undang-undang ini harusnya jadi agenda reformasi regulasi yang penting di pemerintahan barunya Pak Jokowi. Jadi cara yang lebih baik adalah cara yang partisipatif dan juga harus transparan supaya akuntabel," ungkap dia.

    Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Andri Gunawan Wibisana di kesempatan yang sama mengatakan, ada tiga isu mendasar yang tak menjadi perhatian pemerintah. Pertama, mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam RKUHP yang tertera dalam pasal 45 hingga 50 RKUHP.

    Dia bilang, pasal 48 dan 50 RUU KUHP tentang tindak pidana korporasi memasukkan rumusan yang tidak jelas dan sulit untuk diimplementasikan dalam tataran penegakan hukum. Pasal-pasal tersebut bersifat karet, cenderung menyasar individu dan bukan untuk menjerat korporasi sebagai badan hukum yang merupakan entitas terpisah.

    "Seharusnya pasal-pasal tersebut diatur dalam kondisi apa korporasi dapat dijerat dengan dakwaan pidana, dan pada kondisi terbatas seperti apa individu/organ korporasi (baik struktural ataupun fungsional) dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pasal-pasal karet tidak kondusif untuk dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian hukum," tuturnya.

    Kedua, lanjutnya, rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP (pasal 346-347) masih bermasalah. Andri menyebutkan rumusan pasal ini kembali pada rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Padahal, sebut dia, beleid tersebut tidak efektif dalam penegakan hukum lingkungan hidup sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

    "Rumusan pasal 346 RKUHP akan menyulitkan pembuktian karena adanya unsur melawan hukum dan akibat. Pelaku dapat berdalih jika mempunyai izin maka tidak akan mungkin melawan hukum dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan, melainkan cukup dibuktikan apakah tindakan pelaku melebihi baku mutu pencemaran atau kriteria baku kerusakan," bebernya.

    Ketiga adalah pasal 2 jo Pasal 597 RKUHP tentang living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Klaim bahwa pasal ini dimaksudkan untuk mengakui masyarakat adat tidak tergambar oleh rumusan dalam RKUHP.

    Menurut dia, pasal tersebut idak jelas yang dimaksud antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat. Penjelasan pasal 2 menjelaskan living law akan diatur dalam peraturan daerah (perda) sehingga berpotensi akan memunculkan perda diskriminatif, karet, dan tidak jelas. Termasuk ketidakpastian hukum bagi dunia usaha dan investasi.

    Penerapan Pasal 597 ayat (1) dan (2) pun dapat menimbulkan kesewenang-wenangan karena aparat penegak hukum berpotensi mendefinisikan 'hukum yang hidup di masyarakat' berdasarkan penafsirannya sendiri tanpa batasan yang jelas. "Jika pasal ini dimaksudkan mengakui masyarakat adat, maka masyarakat adat harus dihadirkan dalam pembahasan, dan penerapannya tidak dengan mengambil kewenangan pranata penyelesaian sengketa di masyarakat kepada aparat penegak hukum negara," ungkap Andri.

    Tiga permasalahan ini luput dalam 14 pasal yang dinyatakan bermasalah oleh Menteri Hukum dan HAM. "Padahal ketiga masalah ini jelas akan berdampak pada sulitnya mencapai tujuan meningkatkan investasi dan pembangunan manusia. Di periode baru ini, Pemerintah dan DPR harus memiliki semangat baru dalam pembahasan RKUHP," tutup Andri.




    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id