Jaksa Kabulkan Justice Collaborator Penyuap Romahurmuziy

    Fachri Audhia Hafiez - 18 Juli 2019 07:00 WIB
    Jaksa Kabulkan Justice Collaborator Penyuap Romahurmuziy
    Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. MI/Rommy



    Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabulkan permohonan Justice Collaborator (JC) terdakwa Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Muafaq dinilai memenuhi syarat sebagai JC.

    "Terdakwa sebagai JC untuk pihak-pihak lainnya," kata JPU KPK Abdul Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2019.

     



    Jaksa Basir mengatakan, Muafaq bukan merupakan pelaku utama dalam perkara ini. Muafaq dinilai berperan dalam membongkar serta membantu dalam perkembangan perkara.

    "Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang handal," ujar Basir.

    Dalam perkara ini Muafaq dituntut hukuman dua tahun penjara serta denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan. Muafaq dinilai terbukti menyuap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) senilai Rp91,4 juta.

    Suap terkait dengan pengangkatan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Romi baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Muafaq.

    Perkara ini bermula dari Muafaq yang mengetahui dirinya tidak masuk dalam calon Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kemudian dia menemui Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin guna memeroleh jabatan strategis tersebut.

    Muafaq juga menyampaikan hal yang sama kepada sepupu Romi, Abdul Rochim. Kemudian Abdul Rochim menyanggupi dan mengatur pertemuan Muafaq dengan Romi.

    Atas arahan Abdul Rochim, Muafaq pada pertengahan Oktober 2018 menemui Romi di sebuah hotel di Surabaya. Terdakwa meminta untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Atas permintaan itu Romi menyanggupinya.

    Penyerahan uang haram tersebut kepada Romy dilakukan secara bertahap. Terhitung sejak 17 Januari 2019 hingga 14 Maret 2019 total Rp41,4 juta. Kemudian pada 15 Maret 2019 sebesar Rp50 juta.

    Hal yang memberatkan tuntutan Muafaq diantaranya, tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi nepotisme. Sementara hal yang meringankan, Muafaq berterus terang terhadap perbuatannya dan menyampaikan penyesalannya.

    "Terdakwa juga bersikap sopan dalam persidangan," ujar Basir.

    Atas perbuatannya, Muafaq dituntut melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id