Dewan Pengawas KPK Dilantik Bulan Depan

    Damar Iradat - 05 November 2019 19:42 WIB
    Dewan Pengawas KPK Dilantik Bulan Depan
    Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Foto: Medcom.id.
    Jakarta: Presiden Joko Widodo tidak meminta rekomendasi nama calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Jokowi masih menyeleksi nama-nama calon anggota

    "Saya juga enggak memberikan nama," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. 

    Ia mengatakan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK buat pertama kali merupakan kewenangan presiden. Selanjutnya, pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK akan dipilih panitia seleksi. 

    "Paling lambat (Desember) bersamaan dengan pelantikan komisioner KPK yang baru," kata dia.

    Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman memastikan anggota Dewan Pengawas KPK bakal diisi orang-orang profesional. Pihak Istana Kepresidenan saat ini masih menyeleksi nama-nama calon Dewan Pengawas KPK.

    Fadjroel menambahkan, proses pemilihan dewan pengawas tetap berlangsung, meski Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut dua hal ini bisa berjalan beriringan.

    "UU kan yang penting sudah berlaku pada 17 Oktober. Uji materi bisa berlaku sepanjang UU itu berlaku. Jadi tidak perlu menunggu," tutur Fadjroel.

    Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. 

    Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang. Tugas mereka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak pada penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

    Dewan Pengawas bisa merestui secara tertulis atau tidak tertulis permintaan izi itu paling lama 1x24 jam sejak diajukan. Mereka juga menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

    Pasal 69 D UU KPK menyebutkan, "Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah".



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id