Bukan Diskon Biasa

    Medcom - 08 Desember 2019 10:00 WIB
    Bukan Diskon Biasa
    Ilustrasi koruptor/Medcom.id
    Jakarta: "Demi kemanusiaan," begitu alasan Presiden Joko Widodo saat mengabulkan grasi untuk mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Diskon hukuman untuk koruptor ini dikritik habis-habisan karena Istana dianggap tak propemberantasan korupsi.

    Pemberian grasi untuk terpidana berusia 79 tahun ini tanpa tedeng aling-aling. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menguatkan alasan Presiden bahwa Annas sudah lama memakai oksigen tambahan selama di dalam tahanan.

    "Dia sudah pakai oksigen tiap hari. Kemudian sakit-sakitan dan banyak lagi penyakitnya," kata Mahfud di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat, 29 November 2019.
     
    Keputusan Presiden ini juga sudah meminta pendapat Mahkamah Agung (MA). MA merujuk hukum internasional dalam mempertimbangkan status hukum Annas. Salah satunya, soal orang berusia tua tidak bisa ditahan dan dapat diberi grasi. 

    Dewan pun menilai keputusan Presiden Jokowi ini tak perlu diperdebatkan. Selain sudah jadi hak mutlak presiden, pertimbangan grasi untuk Annas pun tidak pantas dikritisi.

    "Kalau itu adalah alasan kemanusiaan ya tidak usah diributkan, kecuali tidak ada alasan kemanusiaan," kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.
     
    Arsul menegaskan grasi jangan dianggap sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi. Apalagi, semua prosedur terpenuhi.

    Peradilan yang menyunat hukuman

    Perkara potong memotong hukuman sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan Mahkamah Agung. MA tercatat pernah mengabulkan kasasi yang diajukan Syafruddin Arsyad Temenggung pada 9 Juli 2019. MA melepaskan Syafruddin atas vonis perkara dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
     
    Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin. Dengan demikian, Syafruddin lepas dari jerat hukum.

    Main mata pengacara Syafruddin dan hakim terendus. MA memutuskan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Syamsul Rakan Chaniago terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. 

    Syamsul merupakan anggota majelis hakim tingkat kasasi yang membebaskan terdakwa korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).
     
    "Sudah diputuskan oleh tim pemeriksa MA dengan putusan bahwa saudara Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro seperti melansir Antara, Minggu, 29 September 2019.

    Menurut Andi, hakim Syamsul juga diketahui berhubungan dan mengadakan pertemuan dengan salah satu pengacara SAT, yakni Ahmad Yani. Keduanya bertemu di Plaza Indonesia pada 28 Juni 2019 pukul 17.38 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB.

    Mahkamah Agung tak sekali memberi rabat hukuman untuk koruptor di 2019. Setidaknya hukuman delapan orang terdakwa korupsi kelas kakap lain disunat tahun ini. 

    Baru-baru ini, vonis mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dipangkas dari lima tahun menjadi dua tahun penjara. Atau mengalami pemangkasan selama 1.095 hari.

    Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Idrus dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Putusan dengan nomor register 3681 K/PID.SUS/2019 itu diketok palu, Senin, 2 Desember 2019.

    Vonis diberikan hakim agung Krisna Harahap, Abdul Latief, dan Suhadi. "Amar utusan dikabulkan," seperti tertera dalam situs Mahkamahagung.go.id, Selasa, 3 Desember 2019.

    Pemotongan masa hukuman terdakwa korupsi ini tak membuat heran pengamat dan pakar hukum. MA dianggap melembek dalam menangani kasus korupsi. Tren penyunatan hukuman terdakwa kasus korupsi muncul setelah hakim agung Artidjo Alkostar pensiun, Mei 2019.

    "Sepertinya tidak ada lagi yang secara (punya) kekuatan moral menjaga dan menahan libido koruptif pada hakim-hakim di MA," kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, kepada Medcom.id, Kamis, 5 Desember 2019.

    Indonesia Corruption Watch juga melihat tren penurunan hukuman bagi koruptor. Hukuman bagi koruptor yang biasanya bertambah berat justru turun saat naik ke lembaga peradilan yang lebih tinggi. Sejak 2018, rata-rata koruptor diganjar kurungan kurang dari lima tahun.
     
    "ICW mencatat sepanjang tahun 2018 saja rata-rata hukum terhadap pelaku korupsi hanya menyentuh 2 tahun 5 bulan penjara," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
     
    Kurnia melihat tren ini menjauhkan cita-cita memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Harusnya, kata dia, tren pemberian vonis bagi terdakwa koruptor lebih berat.

    Deretan gebyar diskon para koruptor tentu harus dilihat dari banyak sisi. Crosscheck yang dipandu Indra Maulana akan mengupas tuntas tren obral diskon di Indonesia. 

    Dialog dengan tema Hentikan Diskon Hukuman Koruptor itu digelar di Upnormal Coffee, hari ini, pukul 10.00 WIB. Diskusi akan dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, juru bicara Gerindra Habiburokhman, dan anggoa Fraksi PKS Bukhori Yusuf.

    Dialog juga bisa disimak melalui YouTube Medcom ID, Facebook  Medcom ID, dan website Medcom.id.
     




    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id