comscore

Kejagung Diminta Berani Usut Keterlibatan Militer dalam Korupsi Satelit Kemhan

Tri Subarkah - 18 Januari 2022 16:19 WIB
Kejagung Diminta Berani Usut Keterlibatan Militer dalam Korupsi Satelit Kemhan
Kejaksaan Agung. Foto: MI
Jakarta: Peneiti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus belajar dari kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 dalam menyidiki kasus pengadaan Slot Satelit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kejagung diminta serius mengungkap perkara korupsi yang melibatkan militer aktif.

"Semoga dengan sekarang ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) di Kejaksaan bisa membantu memperlancar proses penegakan hukum jika itu melibatkan pelaku yang personel militer aktif dan juga dari swasta. Kita harus belajar dari kasus pengadaan heli kemarin," ujar Zaenur saat dilansir dari Media Indonesia. Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.
Zaenur mendorong agar Kejaksaan terus membangun komunikasi yang baik dengan pihak TNI. Di sisi lain, TNI juga diminta menunjukkan akuntabilitasnya dengan mendukung proses hukum di Kejaksaan.

"Dan menghargai sepenuhnya proses hukum yang berlangsung dan mengutamakan hukum di atas faktor-faktor yang lain," ujar Zaenur.

Sampai saat ini, Kejagung belum memeriksa saksi dari unsur TNI dalam penyidikan proyek satelit Kemhan. Saat disinggung hal tersebut, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi mengatakan proses pemeriksaan saksi dilakukan mengalir.

Baca: Kejagung Sebut Eks Menhan Ryamizard Tak Teken Proyek Satelit Kemhan

"Nanti kita lihat lah. Jadi kita mengalir dulu aja, karena apakah nanti ada (keterlibatan) TNI atau tidak, itu nanti lah," ujar Supardi.

Sebelumnya, saat melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap adanya keterlibatan personelnya dalam rasuah satelit tersebut. Hal itu diketahuinya dari pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.

"Beliau menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai dan memang beliau menyebut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum," ujar Andika di Jakarta, Jumat, 14 Januari 2022.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id