comscore

KPK Sebut Kejujuran Saksi Jadi Kunci Bongkar Suap Azis Syamsuddin

Candra Yuri Nuralam - 05 Januari 2022 10:32 WIB
KPK Sebut Kejujuran Saksi Jadi Kunci Bongkar Suap Azis Syamsuddin
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya membuktikan dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di persidangan. Lembaga Antikorupsi menyebut kunci membuat terang kasus ini hanya kejujuran saksi.

"Untuk itulah kejujuran saksi di sini sangat diperlukan agar ditemukan kebenaran di ruang sidang yang terbuka untuk umum tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Rabu, 5 Januari 2022.
KPK yakin bisa membuktikan Azis terlibat dalam kasus suap tersebut. Menurut dia, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK di persidangan sudah cukup menjerat Azis.

KPK tidak mau berbesar kepada terlebih dahulu. Pasalnya, sidang kasus itu masih berlangsung.

"Kita ikuti persidangan ini, karena masih proses pembuktian dimaksud," ujar Ali.

Baca: KPK Yakin Saksi dalam Persidangan Cukup Membuktikan Suap Azis Syamsuddin

Azis didakwa menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3,09 miliar dan USD36 ribu. Azis memberikan uang itu agar Robin membantu pengurusan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.

KPK menyiapkan dua dakwaan ke Azis. Pada dakwaan pertama, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada dakwaan kedua, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id