comscore

Perusahaan Diduga Suap Walkot Ambon Sebelum Ikut Lelang Proyek

Fachri Audhia Hafiez - 28 Mei 2022 13:58 WIB
Perusahaan Diduga Suap Walkot Ambon Sebelum Ikut Lelang Proyek
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang dari pihak swasta peserta lelang proyek di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Fulus itu diduga mengalir ke Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy (RL).

Keterangan itu digali melalui seorang aparatur sipil negara (ASN) sekaligus koordinator perwakilan Pemerintah Kota Ambon di Jakarta, Karen Wolker Dias. Dia diperiksa sebagai saksi untuk perkara Richard pada Jumat, 27 Mei 2022.
"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya berbagai aliran penerimaan sejumlah uang oleh tersangka RL dari beberapa pihak swasta. Khususnya yang akan mengikuti lelang proyek pengadaan di Pemerintah Kota Ambon," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 28 Mei 2022.

KPK menggali keterangan serupa melalui Direktur PT Gemilang Multi Wahana, Benny Tanihattu alias Bing. Namun, dia tidak menghadiri pemanggilan saksi oleh penyidik.

Baca: KPK Pelajari Unsur Perintangan dalam Pembakaran Dokumen Kasus Walkot Ambon

"Tidak hadir dengan alasan sakit dan yang bersangkutan menginformasikan pada tim penyidik untuk dijadwal ulang," ujar Ali.

Richard ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.

Selain Richard, dua pihak lain ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa, dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri, yang dinyatakan buron

Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan, Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id