Penyidikan Kasus Pelindo II Masih Lanjut

    Juven Martua Sitompul - 13 Desember 2019 06:24 WIB
    Penyidikan Kasus Pelindo II Masih Lanjut
    Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: ANT/Aprilio Akbar.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II tahun anggaran 2010 masih berlanjut. Penyidik terus melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino).

    “Perkara tersebut masih dalam proses penyidikan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

    Kasus ini sendiri ditangani KPK sejak Desember 2015. Namun, pengusutan kasus dugaan korupsi di Pelindo II itu belum juga rampung. Penyidik bahkan belum menahan RJ Lino. RJ Lino yang kini menjabat sebagai Komisaris PT JICT terakhir diperiksa 5 Februari 2016.

    Kendati penanganan kasus sudah 4 tahun berjalan, KPK dipastikan tidak akan menghentikan atau mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus Pelindo II ini. Apalagi, KPK tidak memiliki dalil untuk menutup kasus tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang.

    Pasal 40 ayat 1 tertulis bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

    “Pasal tersebut mengatur, KPK dapat menghentikan penyidikan. Kata dapat ini tentu mengacu pada syarat-syarat yang diatur di KUHAP,” kata dia.

    Ada tiga syarat penghentian penyidikan yang diatur dalam KUHAP. Tiga syarat itu, yakni tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum misalnya kadaluarsa, tersangka meninggal dunia, dan lain-lain.

    “Sampai saat ini, tidak ada syarat yang terpenuhi dari alasan SP3 di KUHAP tersebut,” tegasnya.

    Febri menegaskan proses penyidikan kasus ini tetap berjalan. Penyidik bahkan terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang diduga mengetahui skandal di Pelindo II tersebut. Termasuk menghitung kerugian negara atas perbuatan RJ Lino.

    “Perlu juga dipahami, kasus korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana umum. Bahkan untuk korupsi dengan kebutuhan pembuktian lintas negara, aliran dana yang rumit, aset dan lain-lain maka akan butuh waktu lebih,” pungkasnya.

    KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II.

    RJ Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC.

    RJ Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id