KPK Butuh Keterangan Novanto Jerat Penerima Korupsi KTP-el

    Juven Martua Sitompul - 13 September 2019 03:51 WIB
    KPK Butuh Keterangan Novanto Jerat Penerima Korupsi KTP-el
    KPK butuh keterangan Setya Novanto menjerat penerima korupsi KTP-el. Foto: MI/Susanto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan keterangan mantan Ketua DPR Setya Novanto untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el). Salah satunya, untuk menjerat penerima korupsi KTP-el lain.

    "Karena kita membuka penyidikan baru dengan sejumlah tersangka, maka keterangan saksi dibutuhkan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

    Tak hanya Novanto, menurut Febri, penyidik juga berpeluang memeriksa para pihak yang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Keterangan para pihak terlibat dibutuhkan untuk mengungkap lebih terang korupsi yang telah merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

    "Secara teknis demikian ya tetapi jika nanti dibutuhkan untuk tersangka yang lain, misalnya hubungan dengan tersangka lain diperdalam itu bisa saja dilakukan," ujarnya.

    Penyidik hari ini memeriksa Novanto sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. Sepanjang pemeriksaan, penyidik mencecar Novanto soal aliran korupsi proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

    "Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait aliran-aliran dana terkait pengadaan paket KTP-el," ucapnya.

    KPK menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el. Mereka yakni, Paulus Tannos; mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya; dan PNS BPPT, Husni Fahmi.

    Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK telah memproses 14 orang dalam perkara dugaan korupsi KTP-el.

    Miriam, Isnu, Husni, dan Paulus Tannos disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor‎ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id