KPK Telusuri Aliran Uang Haram Impor Bawang Putih

    Theofilus Ifan Sucipto - 28 November 2019 15:38 WIB
    KPK Telusuri Aliran Uang Haram Impor Bawang Putih
    Gedung KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Karyawan PT Indocev Money Changer Indri Nurisyamsi. Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait pengurusan izin impor bawang putih 2019.

    “Yang bersangkutan akan bersaksi untuk tersangka IYD (Politikus PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

    Sebelumnya KPK telah memeriksa Staf Hukum Operasional Liem Antonius. Dari hasil pemeriksaan, penyidik mengendus aliran uang haram ke rekening Indocev Money Changer milik Dhamantra.

    Nyoman diduga menyimpan komitmen fee sebanyak Rp2 miliar dari total Rp3,6 miliar. Mekanisme penerimaan ditransfer melalui rekening Indocev Money Changer.
     
    KPK menetapkan I Nyoman sebagai tersangka suap terkait dengan pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Mantan anggota Komisi VI DPR itu dijerat bersama lima orang lainnya, yakni Mirawati Basti dan empat pihak swasta Elviyanto, Chandry Suanda, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar.
     
    Dhamantra diduga meminta fee Rp3,6 miliar untuk membantu Chandry dan Doddy mengurus rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Keduanya terlebih dulu bertemu Mirawati serta swasta Elviyanto guna memuluskan urusan impor itu.
     
    Dalam kesepakatan itu, Dhamantra mematok komitmen fee Rp1.700-Rp1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor. Sementara itu, kuota impor bawang putih untuk 2019 sebesar 20 ribu ton.
     
    Chandry, Doddy, dan Zulfikar sebagai penyuap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Sedangkan Dhamantra, Mirawati, dan Elviyanto sebagai penerima sogokan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id