Legislator Demokrat M Nasir Mangkir Pemeriksaan KPK

    Juven Martua Sitompul - 24 Juni 2019 18:45 WIB
    Legislator Demokrat M Nasir Mangkir Pemeriksaan KPK
    Ilustrasi KPK. Media Indonesia.
    Jakarta: Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Muhammad Nasir mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nasir sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

    Nasir akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan anak buah Bowo Sidik, pejabat PT Inersia, Indung. PT Inersia merupakan perusahaan milik Bowo Sidik.

    "Saksi Muhammad Nasir tidak hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

    Menurut Yuyuk, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan ulang Nasir pada Senin, 1 Juli 2019. Politikus Demokrat itu diminta kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik.

    Lembaga Antirasuah belum menjelaskan detail keterlibatan Nasir dalam kasus ini. Namun, ruang kerja Nasir pernah digeledah penyidik pada 4 Mei 2019. Penggeledahan dilakukan karena Bowo Sidik diduga menerima gratifikasi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Baca: KPK Pastikan Petinggi Humpuss Transportasi Terlibat Suap

    Bowo Sidik bersama Indung dan Marketing manager Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerja sama jasa penyewaan kapal antara PT Pilog dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap.

    Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya jasa angkut tersebut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Pemberian fee terjadi enam kali di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK, senilai Rp221 juta dan USD85.130.

    Dari Bowo penyidik menyita uang sebesar Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer. Uang Rp8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan ke dalam amplop putih.

    Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id