KPK Bantu BPK dalam Gugatan Perdata Sjamsul Nursalim

    Ilham Pratama Putra - 17 Juli 2019 09:03 WIB
    KPK Bantu BPK dalam Gugatan Perdata Sjamsul Nursalim
    Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan sebagai pihak ketiga dalam gugatan perdata yang dilayangkan oleh pihak tersangka Sjamsul Nursalim. Pengajuan pihak ketiga oleh KPK sebagai bentuk dukungan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    "Menegaskan posisi KPK membantu dan mendukung Badan Pemeriksa Keuangan dalam penanganan kasus BLBI, khususnya perhitungan kerugian keuangan negara," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

    Perdata yang dilayangkan oleh pihak tersangka Sjamsul Nursalim yakni kepada auditor BPK RI dan auditornya, I Nyoman Wara. Dalam poin permohonan tersebut, kata Febri, pihaknya juga melampirkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang saat itu eks Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, menggugat saksi ahli KPK. 

    "Jadi kami harap nanti hakim di Pengadilan Negeri Tangerang bisa mempertegas, agar tidak ada ketakutan dan kekhawatiran bagi ahli-ahli ketika memberikan keterangan di pengadilan sesuai dengan kapasitas dan keahliannya," ujar Febri.

    Lebih lanjut, Febri mengatakan, proses pemeriksaan saksi untuk tersangka bos PT Gajah Tunggal (GJTL) itu masih terus berlangsung. Untuk itu, kemarin tim penyidik KPK juga sudah memeriksa seorang advokat, Yusuf Wahyudi.

    Dari Yusuf, tim penyidik KPK mendalami perannya sebagai Group Head II Bidang Institusional Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertanggungjawab kepada kepala divisi Hukum BPPN. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mendalami dugaan praktik rasuah Sjamsul Nursalim beserta istrinya Itjih Nursalim.

    "Termasuk layak atau tidaknya seorang obligor mendapatkan RnD (Release and Discharge) jika masih ada kewajiban yang belum selesai atau ada kondisi missrepresentasi," kata Febri.

    Dikatakan Febri, terdapat fakta baru dalam keterangan Yusuf kepada tim penyidik KPK. "Saksi menyatakan bahwa Sjamsul Nursalim tidak layak mendapatkan RnD," ujar Febri.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka. Keduanya juga sempat dipanggil untuk diperiksa namun tidak memenuhi panggilan tersebut. KPK menduga Sjamsul dan Itjih tengah berada di Singapura.

    Baca: KPK Tunggu Salinan Putusan Kasasi Syafruddin

    Perkara ini dimulai ketika Syafruddin Arsyad Temenggung melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun.    

    Dalam putusan persidangan, Syafruddin disebut terbukti melakukan korupsi bersama dengan pihak lain yaitu Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

    Sementara itu, Syafruddin telah dibebaskan dari tuntutannya oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Selasa 9 Juli 2019. 

    (DMR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id