Aliran Suap ke Zulkifli Diselisik Lewat Tiga Saksi

    Cindy - 26 Februari 2021 12:56 WIB
    Aliran Suap ke Zulkifli Diselisik Lewat Tiga Saksi
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur PT Surya Daya Abadi, Kosim. Dia dipanggil terkait kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kota Dumai dalam APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018.

    "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021.






    Penyidik juga memanggil dua pihak swasta, yakni Djoko Hadi Winarso dan Haryono. Keduanya diperiksa untuk kepentingan yang sama. Dalam perkembangan kasus ini, KPK mendalami aliran dana yang masuk ke rekening Zulkifli.

    KPK menetapkan Zulkifli sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Pada perkara pertama, Zulkifli diduga menyuap pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan koleganya sebesar Rp550 juta.

    Suap diduga terkait pengurusan anggaran DAK APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai. Penetapan tersangka ini pengembangan dari perkara suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

    Baca: Kucuran Uang Suap ke Legislator Jabar Abdul Rozaq Diselisik

    Sedangkan, pada perkara kedua, Zulkifli diduga menerima ‎gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

    Untuk perkara suap, Zulkifli disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

    Pada kasus gratifikasi, Zulkifli dijerat Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id