Gerindra Minta Maaf Edhy Prabowo Terlibat Kasus Korupsi

    Cindy - 27 November 2020 20:34 WIB
    Gerindra Minta Maaf Edhy Prabowo Terlibat Kasus Korupsi
    Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (rompi oranye) dibawa petugas masuk gedung KPK. MI/Susanto
    Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan seluruh Kabinet Indonesia Maju. Kasus dugaan suap benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo dipastikan tak akan mengganggu jalannya program pemerintah.

    "Pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan seperti arahan Presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya," ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani lewat video yang diterima Medcom.id, Jumat, 27 November 2020.

    Ahmad juga memohon maaf kepada masyarakat terutama, masyarakat kelautan dan perikanan terkait kasus suap yang menjerat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. Ini, kata dia, menjadi pembelajaran berharga bagi DPP Partai Gerindra.

    Selain itu, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Edhy. Surat resmi tetap diperlukan, meski Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah menerima pengunduran diri Edhy secara lisan.

    "Surat tersebut sedang diteruskan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra (Prabowo Subianto)," kata Ahmad.

    Baca: Surat Pengunduran Diri Edhy Prabowo Telah Dikirim ke Istana

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy Prabowo mundur usai ditetapkan tersangka kasus suap ekspor benih lobster.

    Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama lima orang lainnya. Mereka adalah Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, dan pengurus PT ACK Siswadi. Kemudian istri Staf Menteri KP Ainul Faqih dan Amiril Mukminin.

    Sementara tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima suap sebesar Rp9,8 miliar terkait atas perizinan ekspor benih lobster.

    Edhy dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id