comscore

2 Ajudan Ade Yasin Diperiksa KPK

Fachri Audhia Hafiez - 27 Mei 2022 10:29 WIB
2 Ajudan Ade Yasin Diperiksa KPK
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan Anisa Rizky Septiani alias Ica dan Kiki Rizky Fauzi, Jumat, 27 Mei 2022. Kedua ajudan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin (AY) itu diperiksa terkait kasus dugaan suap.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 27 Mei 2022.
KPK juga memanggil tiga saksi lainnya dari berbagai unsur. Mereka ialah honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor Diva Medal Munggaran, serta dua wiraswasta atas nama Sintha Dec Checawaty dan Dede Sopian.

Ali belum membeberkan keterkaitan para saksi dalam perkara dugaan rasuah tersebut. Keterangan yang digali dari para saksi akan diungkap setelah pemeriksaan penyidik.

Ade Yasin ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima suap.

Baca: Pegawai BPK Jabar Diduga Terima Suap dari Banyak Pihak

Sebanyak empat tersangka pemberi suap ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebanyak empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat menjadi tersangka penerima suap. Mereka, Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id