comscore

KPK Bakal Hadirkan Andi Arief dalam Persidangan Bupati Nonaktif PPU

Candra Yuri Nuralam - 09 Juni 2022 09:32 WIB
KPK Bakal Hadirkan Andi Arief dalam Persidangan Bupati Nonaktif PPU
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan saksi untuk dihadirkan dalam persidangan dugaan suap yang dilakukan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud. Salah satunya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief.

"Iya tentu, tidak menutup kemungkinan Andi Arief juga akan dihadirkan sebagai saksi karena sebelumnya juga sudah di BAP (berita acara pemeriksaaan) pada proses penyidikan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Kamis, 9 Juni 2022.
Keterangan Andi dalam persidangan dibutuhkan untuk menjelaskan Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur. Gafur diduga meminta uang Rp1 miliar ke Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri Ahmad Zuhdi untuk biaya operasional Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur. Dugaan ini bakal dibongkar dalam persidangan nanti.

"Kami pastikan jaksa KPK nanti akan buktikan surat dakwaannya di hadapan majelis hakim," ujar Ali.

Sejumlah saksi juga bakal dihadirkan untuk membuktikan penerimaan dan penggunaan uang suap Gafur dalam perkara ini. Seluruh bukti yang dimiliki KPK juga bakal dipaparkan dalam persidangan nanti.

"Saksi-saksi yang relevan tentu akan dihadirkan, termasuk alat bukti lainnya akan diperlihatkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut," tutur Ali.

Baca: Bupati Nonaktif PPU Palak Pengusaha untuk Operasional Musda Demokrat

Abdul Gafur Mas'ud diduga meminta uang kepada Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri Ahmad Zuhdi untuk biaya operasional Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur. Uang itu diberikan melalui kaki tangan Gafur.

Informasi ini diketahui dari surat dakwaan Gafur. Penerimaan uang itu terjadi di Hotel Aston Samarinda pada 17 Desember 2021.

"Terdakwa Abdul Gafur Mas'ud melalui Asdarussallam, Ahmad Zuhdi alias Yudi pernah memberikan uang sebesar Rp1 miliar melalui Hajjrin Zainudin kepada Supriadi alias Ucup untuk selanjutkan diserahkan kepada terdakwa guna memenuhi kebutuhan biaya operasional Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moh Helmi Syarif dalam surat dakwaan yang dikutip pada Selasa, 9 Juni 2022.

Uang itu digunakan agar kepentingan Gafur dalam Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur berjalan lancar. Pasalnya, saat itu, Gafur tengah mencalonkan diri sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id