comscore

Segera Disidang, Masa Penahanan Hakim Nonaktif Itong Diperpanjang

Fachri Audhia Hafiez - 19 Mei 2022 15:39 WIB
Segera Disidang, Masa Penahanan Hakim Nonaktif Itong Diperpanjang
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Dok. Istimewa
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH). Perpanjangan penahanan selama 20 hari.

"Agar proses ditahap penuntutan dapat maksimal, tim jaksa kembali menahan selama 20 hari kedepan, terhitung 19 Mei 2022 sampai 7 Juni 2022," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 Mei 2022.
Perpanjangan penahanan juga berlaku untuk tersangka lainnya. Yakni, panitera pengganti Hamdan dan pengacara Hendro Kasiono.

Itong saat ini ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK pada Kavling C1 Jakarta. Sedangkan, Hamdan di Rutan Polres Jakarta Timur dan Hendro di Rutan Polres Jakarta Timur.

Penyidik juga telah melakukan pelimpahan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari tim penyidik. Seluruh isi berkas perkara formil maupun material telah terpenuhi dan dinyatakan lengkap. 

Berkas perkara tersebut juga akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja. Persidangan Itong akan digelar di PN Surabaya.

Baca: KPK Periksa 2 Hakim Terkait Kasus Suap Itong Isnaeni

Itong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Hamdan dan Hendro Kasiono.

KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti. Uang merupakan tanda jadi awal agar Itong memenuhi keinginan Hendro terkait permohonan pembubaran PT SGP.

Hendro dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, Itong dan Hamdan dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(LDS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id