KPK Pernah Sindir Ditjen Pajak Soal Kasus Korupsi

    Candra Yuri Nuralam - 19 Agustus 2021 07:26 WIB
    KPK Pernah Sindir Ditjen Pajak Soal Kasus Korupsi
    KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyindir Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan soal korupsi perpajakan. Sindiran dilontarkan saat seminar pencegahan korupsi di Ditjen Pajak.

    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan saat itu pihaknya bekerja sama soal pemberian data dengan Ditjen Pajak. Acara itu dibuat saat Tim Pencegahan KPK baru memulai mencari bukti korupsi perpajakan.

     



    "Bilangnya gini supaya enggak kelihatan pencegahannya langsung ke kasuslah. Kita bilangnya gini 'optimalisasi penerimaan pajak itu bisa dilakukan di zaman sekarang. Kita fokus dua, perkebunan sama pertambangan'," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Agustus 2021.

    Menurut dia, saat itu KPK mencontohkan produksi sawit yang luas di Riau. KPK menyebut adanya ketimpangan data penerimaan pajak dengan luas kebun dan sawit yang diproduksi.

    "Itu kita bilang kita bisa dapat data berapa sebetulnya kebun sawit ini luas yang sebenarnya, nanti Ditjen Pajak berapa pajak yang dia bayar? Kalau ada kurang itu bisa jadi oknumnya di situ. Bisa jadi karena sistemnya yang lemah. Jadi, enggak ada yang tahu juga kurang apa enggak," ujar Pahala.

    Baca: Konsultan Tersangka Suap Perpajakan Diperiksa KPK

    KPK juga menyindir soal pajak bumi bangunan (PBB) yang diterima pemerintah daerah (pemda). Luas tanah dan bangunan yang dimiliki pengusaha saat itu cenderung berbeda dengan data penerimaan pajak yang dimiliki pemda.

    "Kita bilang, dari sejumlah (misalnya) empat juta hektare itu ternyata pemda juga senang kalau ada pembenahan ini karena ada PBB. Dia (pemda) juga senang kalau dibuka berapa sih kebun sawit punya si A, B, C, D, berapa produksinya, berapa hasil, dan pajaknya," tutur Pahala.

    Sindiran itu dilontarkan agar KPK bisa mendapatkan data penerimaan pajak dari beberapa perusahaan yang diduga menyuap pejabat Ditjen Pajak. Namun, Lembaga Antikorupsi tidak bisa mendapatkan datanya karena bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang.

    Dalam perkembangannya, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya. Mereka, yakni Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani; dua konsultan pajak PT GMP, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi; kuasa wajib pajak PT BPI Veronika Lindawati; dan kuasa wajib pajak PT JB Agus Susetyo. 

    Angin dan Dadan diduga menyalahgunakan kewenangan untuk mengakomodasi keinginan wajib pajak. Angin diduga menerima Rp15 miliar dari PT GMP selama Januari-Februari 2018, SGD500 ribu dari kesepakatan Rp25 miliar dari PT BPI di pertengahan 2018, dan SGD3 juta dari PT JB pada Juli-September 2018.
     
    Angin dan Dadan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Ryan, Aulia, Veronika, dan Agus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id