Petinggi Perusahaan Ekspedisi Diperiksa Terkait Dugaan Suap Nurhadi

    Candra Yuri Nuralam - 10 Juli 2020 10:45 WIB
    Petinggi Perusahaan Ekspedisi Diperiksa Terkait Dugaan Suap Nurhadi
    Ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia Hengky Soenjoto. Keterangan Hengky diperlukan untuk mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011 sampai 2016.

    "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HS (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juli 2020.

    Hengky dipanggil karena dinilai mengetahui kasus dugaan suap yang dilakukan Hiendra. Keterangan Hengky akan digunakan penyidik untuk mendalami bukti.

    Selain Hengki, KPK memanggil seorang pihak swasta Tania Clarisa Irawan. Pemanggilan dilakukan atas keperluan serupa.

    KPK juga memanggil seorang sekuriti Charli Paris Hutagaol, dan seorang supir Yendra Afrizal. Kedua orang itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi.

    Baca: KPK Selisik Aset Nurhadi di SCBD

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (ADN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id