Penahanan Djoko Tjandra Disebut Tidak Sah

    Siti Yona Hukmana - 03 Agustus 2020 15:42 WIB
    Penahanan Djoko Tjandra Disebut Tidak Sah
    Djoko Tjandra (rompi oranye) tiba di Bandara Halim Perdanakusuma/Media Indonesia/Fransisco Carolio.
    Jakarta: Pengacara, Otto Hasibuan, menyebut penahanan narapidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra tidak sah. Dia bersedia menjadi pengacara untuk mengeluarkan Djoko dari bui.

    "Karena, penahanan yang dilakukan tidak sesuai, tidak sah, karena tidak ada dasar hukumnya," kata Otto saat dikonfrmasi di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.

    Menurut mantan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso itu, putusan peninjauan kembali (PK) Kejaksaan Agung (Kejagung) batal demi hukum. Sebab, kata dia, tidak ada kata-kata memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

    "Maka, berdasarkan Pasal 197 KUHAP, putusan PK itu batal demi hukum. Kalau sudah batal, penahanan tidak sah," ujar Otto.

    Djoko Tjandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 30 Juli 2020. Dia langsung dijemput oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

    Bareskrim Polri telah menyerahkan Djoko ke Kejaksaan Agung pada Jumat malam, 31 Juli 2020. Korps Adhyaksa langsung mengeksekusi Djoko dengan menjadikannya sebagai warga binaan.

    Baca: Otto Hasibuan Bakal Temui Djoko Tjandra

    Buronan kelas kakap itu ditahan di rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Mabes Polri yang terletak di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Dia ditempatkan di rutan itu dalam rangka pemeriksaan kasus pembuatan surat jalan palsu, penerbitan surat bebas covid-19, dan aliran dana yang melibatkan anggota kepolisian.

    Djoko Tjandra pernah ditahan Korps Adhyaksa pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun dalam persidangan, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan.

    Pengadilan menganggap kasus ini bukan perkara pidana, melainkan perdata. Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap vonis Djoko ke Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2008. MA memvonis hukuman Djoko dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta.
     
    Uang milik Djoko di Bank Bali Rp546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Djoko.

    Namun, Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan. Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id