Polisi Ikut Bantu KPK Buru Nurhadi

    Cindy - 17 Februari 2020 15:16 WIB
    Polisi Ikut Bantu KPK Buru Nurhadi
    Ilustrasi. Medcom.id.
    Jakarta: Polisi akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari keberadaan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap mantan Sekretaris MA itu sudah diterima Polri.

    "Sudah ada surat ke Mabes Polri ya, nanti kita juga membantu mencari," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen, Argo Yuwono di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.

    Argo mengatakan Mabes Polri akan menyebar informasi DPO ke seluruh Polda dan Polres. Korps Bhayangkara berupaya secepatnya menangkap pelaku.

    KPK menaikkan status pemanggilan tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011 2016. Ketiganya yakni Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. 

    Hiendra sejatinya meminta pemanggilan ulang saat mangkir dipanggilan kedua. Namun, dia mangkir pada penjadwalan ulang. KPK memutuskan memasukkan nama Hiendra sebagai DPO.

    Polisi Ikut Bantu KPK Buru Nurhadi
    Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/ Rommy Pujianto 

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga Permohonan Perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.





    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id