Yasonna Jawab Polemik Pengesahan Ngebut Perppu Korona

    Fachri Audhia Hafiez - 20 Mei 2020 15:30 WIB
    Yasonna Jawab Polemik Pengesahan <i>Ngebut</i> Perppu Korona
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjawab polemik yang dipersoalkan pemohon gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Pemohon mengkritik masa sidang pembahasan perppu di DPR.

    "Dalam pandangan pemerintah, yang disebut dalam konstitusi adalah persidangan berikutnya. Jadi persidangan berikutnya adalah persidangan, ada beberapa persidangan dalam satu masa sidang," kata Yasonna di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020.

    Menurut dia, pendapat bila perppu untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) mesti dibahas dalam masa persidangan yang berbeda tidak tepat. Perppu boleh disahkan pada sidang-sidang dalam satu masa persidangan DPR.

    Yasonna mengatakan aturan pengesahan rancangan UU (RUU) oleh DPR diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal itu berbunyi, "Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut".

    "Saya adalah mantan anggota DPR tahu bahwa di DPR itu ada masa sidang. Dalam satu masa sidang ada beberapa persidangan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

    Sementara itu, pemohon uji materi, Ahmad Yani, menilai Perppu Korona belum saatnya disahkan atau ditolak DPR. Pasalnya, Perppu Korona dikeluarkan dan disahkan pada masa sidang yang sama, yakni masa sidang III DPR.

    "Mekanisme yang sudah diambil, keputusan politik sudah diambil oleh DPR," kata Yani di Ruang Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

    Yasonna Jawab Polemik Pengesahan <i>Ngebut</i> Perppu Korona

    Baca: Perppu Korona Telah Menjadi UU

    Perppu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa,  31 Maret 2020, dan diserahkan kepada DPR Kamis, 2 April 2020. Legislator menyetujui Perppu 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang pada Selasa, 12 Mei 2020, atau sehari sebelum masa reses.

    "Pasal 22 ayat 2 (UUD 1945) jelas menyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya. Karena Perppu ini disahkan atau dikeluarkan oleh Presiden pada masa sidang III. Artinya (harus disahkan) pada masa sidang berikutnya pada masa sidang IV," papar Yani.

    Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id