RUU Pemasyarakatan Wajib Mengakomodasi PP 99 Tahun 2012

    Anggi Tondi Martaon - 18 Mei 2020 12:22 WIB
    RUU Pemasyarakatan Wajib Mengakomodasi PP 99 Tahun 2012
    Petugas Lapas. Ant/Syaiful Arif
    Jakarta: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak boleh dihilangkan pada Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (PAS). Aturan tersebut dianggap mempersulit narapidana korupsi mendapatkan keringanan hukuman.

    "Ya (harus dipertahankan). Bahkan harus diadopsi menjadi materi/isi (revisi) UU Pemasyarakatan," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Senin, 18 Mei 2020.

    Fickar mengatakan PP Nomor 99 Tahun 2012 lahir untuk menutupi lubang lembaga pemasyarakatan (LP). Menurutnya, berbagai kekurangan tersebut membuat fungsi LP sebagai Integrated Criminal Justice System (ICJS) tidak maksimal.

    "Ada banyak loft hole dalam sistem pemasyarakatan kita yang harus diperbaiki," kata dia.

    Peran PP Nomor 99 Tahun 2012 pada RUU Pemasyarakatan, yaitu mencopot 'kelebihan' yang dimiliki oleh napi koruptor. "Para napi yang banyak uangnya (napi korupsi, napi TPPU dan sebagainya) sudah terlalu besar merusak sistem pembinaan di LP ini," ucap dia.

    Dia mengusulkan pola pemidanaan dikembangkan dalam RUU Pemasyarakatan. Ini diyakini mampu memaksimalkan ICJS.

    "Harus dikembangkan pola pemidanaan terhadap tindak pidana yang ringan dengan hukuman kerja paksa, ini bisa dilakukan juga dalam konteks over kapasitasnya LP. Begitu juga terhadap Tipikor, TPPU atau tindak pidana lain yang berdinensi ekonomi utamanya kerugian negara," ujar dia.

    Baca: RUU Pemasyarakatan Tak Tepat Dibahas saat Pandemi

    Pembahasan RUU Pemasyarakatan kembali menjadi sorotan. Aturan tersebut dianggap menguntungkan napi korupsi karena tidak diakomodirnya PP Nomor 99 Tahun 2012.

    Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan tidak mengatur khusus tentang pemberian efek jera kepada koruptor. RUU tersebut justru memberikan angin segar bagi terpidana korupsi.

    "Saya lihat tidak ada satu pun dalam RUU itu yang membahas secara khusus tentang kondisi penjara yang sangat korup. Cenderung melayani koruptor," kata Laode dalam diskusi virtual bertajuk 'Urgensi RUU Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19', Minggu, 17 Mei 2020.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id