Whistleblower Kasus Nurhadi Menghadap KPK

    Fachri Audhia Hafiez - 18 Februari 2020 15:59 WIB
    <i>Whistleblower</i> Kasus Nurhadi Menghadap KPK
    Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Seorang whistleblower atau pelapor kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sang whistleblower didampingi Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar.

    "Saya datang ke KPK dalam kaitan dengan kasus dugaan TPPU atas nama Nurhadi. Jadi saya dampingi whistleblower-nya," kata Haris di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2020.

    Haris tak bicara banyak soal kedatangan whistleblower tersebut. Dia meyakini sang whistleblower akan mengungkap kejahatan yang dilakukan Nurhadi.

    Haris juga mendampingi seorang pihak swasta, Paulus Welly Afandy alias Wevan Paulus, yang akan bersaksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia sejatinya mendapat panggilan dari KPK pada Senin, 17 Februari 2020.

    "Saksi lain lagi yang kontributif untuk pengungkapan kasus ini (suap di MA) atas nama Pak Wevan Paulus," ujar Haris.

    <i>Whistleblower</i> Kasus Nurhadi Menghadap KPKDirektur Lokataru Foundation Haris Azhar. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiono. Suap untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014-Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, serta permohonan perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id