KPK Bakal Turun ke NTB Urus Aset Bermasalah

    Juven Martua Sitompul - 10 November 2020 21:12 WIB
    KPK Bakal Turun ke NTB Urus Aset Bermasalah
    Ilustrasi. Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendatangi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkiflimansyah dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Kedatangan tim Lembaga Antirasuah untuk mengevaluasi aset-aset bermasalah di NTB.

    "Tim akan melakukan monev (monitoring dan evalusi) bulan ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati, Selasa, 10 November 2020.

    Ipi mengatakan dari kegiatan monitoring evaluasi berkala yang dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di NTB sebelumnya, tercatat ada 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemda masih belum bersertifikat.

    Tak hanya di NTB, menurut Ipi, terdapat aset bermasalah di setiap daerah, seperti aset yang belum disertifikasi, dalam penguasaan pihak ketiga, atau bahkan dalam proses hukum dengan pihak ketiga. Ada juga aset pemekaran yang belum diserahkan, termasuk belum ada serah terima prasarana, sarana, dan ultilitas (PSU) oleh pengembang kepada pemda dan lain sebagainya.

    KPK mendorong penertiban segera dilakukan dengan membuat legalisasi dan penguasaan oleh negara atau daerah. Upaya pemulihan aset-aset itu penting untuk menghindari potensi kerugian negara atau daerah.

    "Demikian juga terkait pemanfaatan aset, KPK menemukan beberapa kontrak dan kerja sama dalam pemanfaatan aset negara perlu ditinjau ulang terkait optimalisasi kontribusi untuk penerimaan negara," kata Ipi.

    Baca: Kronologi Korupsi Pengurusan DAK Labuhanbatu Utara

    Sementara itu, Karo Hukum Setda NTB, H Ruslan Abdul Gani, mengatakan Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan, tak kunjung diberikan Pemprov NTB kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Menurutnya, upaya memperjelas aset pemprov yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) baru sebatas pemberian somasi. Somasi dilakukan sebanyak dua kali.

    Ruslan mengatakan pemprov sebenarnya sudah membuat rancangan SKK dan tinggal diajukan ke Kejati NTB. Namun, mereka masih menunggu draf SKK dari kejaksaan yang nantinya dikombinasikan dengan draft milik pemprov.

    "Kita mau rumuskan seperti apa model SKK. Kalau draft dari kejaksaan sudah ada, nanti tinggal kita bahas lagi," kata Ruslan.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id