comscore

BPKP: Dugaan Korupsi Sangat Kuat dalam Proyek Satelit Kemenhan

Theofilus Ifan Sucipto - 16 Januari 2022 11:44 WIB
BPKP: Dugaan Korupsi Sangat Kuat dalam Proyek Satelit Kemenhan
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Jakarta: Pemerintah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit kasus proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Investigasi BPKP menyebut ada potensi praktik rasuah.

“Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP, sangat kuat ada dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Blak-blakan Mahfud MD Bongkar Mafia di Kemhan,’ Minggu, 16 Januari 2022.

 



Mahfud mengatakan kerugian itu, yakni kewajiban negara membayar gugatan di pengadilan. Pertama, gugatan dari Avanti senilai Rp515 miliar yang sudah dibayar Indonesia. Gugatan kedua berasal dari Navayo yang mewajibkan Indonesia membayar Rp304 miliar.

“(Gugatan Navayo) belum dibayar karena (Indonesia) mau melakukan perlawanan. Kalau kita bayar ke Navayo, yang lain seperti Airbus bisa menagih lagi,” jelas dia.

Mahfud mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hasil rapat telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

“Ini hanya bisa dilawan dengan ke pengadilan karena ada fraud dalam pelaksanaannya,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Pemerintah mulai mengusut dugaan penyalahgunaan sejumlah kontrak satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur di Kemenhan. Mahfud menyebut pelanggaran yang terjadi dalam kurun 2015-2016 itu mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliaran rupiah.
 
"Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkomhan atau satelit komunikasi pertahanan dengan nilai sangat besar padahal anggarannya belum ada. Berdasarkan kontrak itu, kontrak yang tanpa anggaran negara itu, jelas melanggar prosedur," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Kamis, 13 Januari 2022.
 
Mahfud menyampaikan Kemenhan melakukan kontrak dengan Avanti untuk penyewaan satelit Artemis pada 2015, padahal anggarannya belum tersedia. Selain Avanti, kontrak proyek Satkomhan dilakukan dengan beberapa perusahaan, yakni Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat.

Baca: Mahfud MD Ungkap Duduk Perkara Pelanggaran Hukum Proyek Satelit Kemenhan
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id