Akademisi: MK Berhak Menolak UU KPK Baru - Medcom

    Akademisi: MK Berhak Menolak UU KPK Baru

    Medcom - 20 Oktober 2019 12:46 WIB
    Akademisi: MK Berhak Menolak UU KPK Baru
    Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Antara/Hafidz Mubarak
    Jakarta: Masyarakat yang menolak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru diminta mengajukan uji materi, atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menguji pasal-pasal kontroversial dari UU tersebut.

    "MK berhak menolak UU KPK karena apabila MK beranggapan UU KPK berpotensi melemahkan KPK, dan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi," ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Basri Efendi, dalam keterangannya, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

    Basri mengatakan membatalkan UU KPK baru bisa dilakukan melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Namun, langkah tersebut tidak efektif.

    "DPR dapat menilai objektivitas dari perppu tersebut dan DPR berhak dan bisa untuk menolak perppu tersebut," kata dia.

    Dari beberapa alternatif tersebut, menurut Basri, uji materi merupakan langkah paling mungkin untuk dilaksanakan saat ini.

    Direktorat Pengundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencatatkan UU KPK hasil revisi ke lembaran negara. UU tersebut tercatat dengan nomor 19 tahun 2019.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id