Bela Diri KPK saat Dicecar Kasus RJ Lino

    Arga sumantri - 27 November 2019 14:58 WIB
    Bela Diri KPK saat Dicecar Kasus RJ Lino
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicecar Komisi III DPR terkait kasus suap pengadaan Quay Container Crane (QCC) dengan tersangka Richard Joost (RJ) Lino. Pasalnya, RJ Lino yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 2015 tak kunjung diadili.

    Anggota Komisi III Benny Kabur Harman meminta KPK menjelaskan mangkraknya kasus RJ Lino. Benny sempat berang lantaran kasus itu tak kunjung bisa sampai ke pengadilan. 

    "Mengapa kini enggak dilanjutkan kasusnya hingga lima tahun ini?" kata Benny dalam rapat kerja bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penetapan RJ Lino sebagai tersangka dilakukan pimpinan periode sebelumnya. Alexander tak tahu dasar penetapan tersangka RJ Lino saat itu.

    "Tapi lebih kurangnya saya yakin pada ekspos pasti disampaikan alat bukti cukup, termasuk perkiraan kerugian negara," jawab Alexander. 

    Setelah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka, KPK meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga audit negara menghitung kerugian negara dalam kasus RJ Lino. Alex mengatakan BPKP tak kunjung memberikan hasil audit kerugian negara.

    KPK lalu meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian negara. "Nah sekarang ini tahap itu yang sedang kita lakukan," ucap Alex. 

    Benny pun menyela. Ia heran KPK sudah menetapkan tersangka suap sebelum menghitung kerugian negara. Alex menjelaskan mekanisme penghitungan kerugian negara di BPKP maupun BPK dilakukan apabila sudah ada tersangka. Alex menyebut pada tahap penyelidikan belum ada audit penghitungan kerugian negara.

    "Tetapi baru potensi (kerugian negata), itu dilakukan biasanya melalui audit investigasi oleh BPKP atau BPK," paoar Alex.

    Alex mengaku belum ada hasil audit penghitungan negara dalam menerbitkan status tersangka terhadap RJ Lino. Mekanisme ini, kata Alex, sudah diubah KPK. KPK sekarang meminta penyelidik berkoordinasi dengan BPKP dan BPK untuk menghitung kerugian negara sebelum menetapkan tersangka.

    "Agar pada saat dinaikkan sebagai tersangka ada kepastian. Ya, ini prosedur yang kami buat sekarang ini," ucap Alex. 

    Benny tak terima dengan alasan itu. Ia meminta KPK tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka sebelum ada hasil audit penghitungan kerugian negara. 

    "Tidak boleh besok-besok menetapkan seseorang sebagai tersangka belum diaudit. Audit dulu dong. Kalau memang ada kerugiannya, tetapkan tersangka," ucap Benny.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id