Kejagung Sebut Pengadaan Perangkat Intelijen Sesuai Aturan

    Medcom - 12 November 2019 21:33 WIB
    Kejagung Sebut Pengadaan Perangkat Intelijen Sesuai Aturan
    Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Foto: MI/Irfan
    Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut pengadaan perangkat intelijen dan lima item lain yang dilakukan lembaganya sudah sesuai aturan. Masyarakat dipersilakan mengawasi semua proses pengadaan barang di Kejagung.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mukri, melontarkan hal itu menanggapi cuitan Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu di akun Twitter @Masinton. Dalam kultwit-nya pada 11 November 2019, Masinton menyatakan sedang memantau enam proyek pengadaan di Kejagung dengan penunjukan langsung senilai 899,5 miliar.

    Mukri meyakinkan bahwa enam proyek pengadaan dengan penunjukan langsung itu sudah sesuai aturan. Menurutnya, proyek itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

    "Pada Pasal 38 ayat 4 diatur mengenai penunjukan langsung untuk barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu," kata Mukri melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 November 2019.

    Keadaan tertentu yang dimaksud, lanjut dia, adalah barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara, meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan. Atau barang jasa lain yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 9 ayat 1 huruf (n) angka (1) pada perpres yang sama juga mengatur soal penunjukan langsung. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

    "Sebelum proyek pengadaan itu dilakukan, Kejaksaan Agung telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada LKPP," katanya. 

    LKPP kemudian mengeluarkan dua rekomendasi tentang penunjukan langsung terhadap enam proyek pengadaan tersebut. "Metode pelaksanaan penunjukan langsung juga dilakukan melalui aplikasi LPSE (layangan pengadaan secara elektronik) dan verifikasi penyedia dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang dikelola LKPP," katanya.

    SIKAP merupakan subsistem dari sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengelola data atau informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi penyedia barang dan jasa. Sistem ini dikembangkan oleh LKPP agar pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat.

    Pada 11 November Masinton Pasaribu melontarkan tujuh cuitan soal enam proyek pengadaan dengan penunjukan langsung di Kejagung. Twit awalnya menyatakan, "Saya sedang memantau enam proyek pengadaan di Kejagung dengan penunjukan langsung dalam jumlah besar Rp899,5 miliar rupiah."




    Sehari berselang, setelah ada cuitan balasan, Masinton sedikit mengoreksi cuitannya. "... Yang perlu kita perhatikan adalah kelayakan perusahaan pengadaannya, kualitas barang, dan kemanfaatannya."






    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id